Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 233 orang pejabat mulai eselon II, III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimutasi dari jabatannya, Rabu sore.
Beberapa pejabat yang mendapat mutasi tersebut, tiga orang dari eselon II, selebihnya merupakan pejabat eselon III dan IV. Di antara pejabat eselon II yang terkena mutasi, yakni Kepala Dinas Perindustrian Andi Pramaria dimutasi menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Posisi yang ditinggalkan Andi dibiarkan lowong. Namun, untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas Perindustrian dilakukan oleh sekretaris.
Selanjutnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri), HL Syafi’i dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Posisinya digantikan, H Muhammad Rum yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Sebelum menjadi staf ahli gubernur, Muhammad Rum sendiri merupakan mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, H. Iswandi seusai melantik dan mengambil sumpah jabatan pegawai eselon II, III, dan IV itu, mengatakan bahwa jabatan yang diemban para pejabat merupakan amanah dan kepercayaan yang diberikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
“Terima amanah itu dengan penuh tanggungjawab dan diterima sebaik-baiknya,” ujar Iswandi.
Ia meminta, kepada 233 pejabat yang telah dilantik tersebut kemudian segera membuat program-program sesuai alokasi anggaran yang ada di dalam APBD NTB. Mengingat, dari sekian pejabat yang dilantik tersebut banyak mengisi pos-pos baru terutama sebagai Kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB.
“Kita harapkan disiplin menjaga dan pada saatnya nanti setiap pegawai UPT kabupaten kota miliki perangkat kehadiran, sehingga memastikan posisi bekerja dimana tempat bekerja,” jelasnya.
Lebih lanjut, Iswandi menegaskan, UPT memiliki posisi yang strategis dalam menyukseskan program-program Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di daerah-daerah. Khususnya, dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh KPH di dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
“Semua KPH yang kita miliki sudah dibagi habis di seluruh wilayah hutan. Terbukti keberadaan KPH mampu mengurangi ilegal logging,” ucap Iswandi.
Selain itu, kata Iswandi, juga berpesan agar seluruh UPT dapat menyukseskan program unggulan Pemprov NTB, yakni Zero Waste (bebas sampah). Minimal zero waste dilakukan dilingkungan terdekat UPT.
“Pesan pimpinan kantor UPT hendaknya menjadi contoh bagi program zero waste. Apalagi UPT dibawah dinas pendidikan harus dapat menjadi pelopor dan teladan bagi masyarakat dalam menyukseskan zero waste,” katanya. (Ant)
