Mataram (Inside Lombok) – Anggota Komisi V DPR RI, H. Mori Hanafi, memastikan proses revitalisasi gedung DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) akan dimulai pada tahun 2026. Ia menegaskan, proyek revitalisasi pasca kebakaran tersebut harus diselesaikan pada tahun yang sama agar aktivitas para wakil rakyat dapat kembali berjalan normal.
“Saya sudah menegaskan bahwa gedung utama itu harus mulai 2026 dan jadi di 2026,” ujarnya saat berkunjung ke NTB, Kamis (30/10) sore.
Mori menyebut pemerintah pusat menargetkan revitalisasi selesai pada 2027. Namun, ia meminta agar pengerjaan dipercepat, terutama untuk ruang rapat paripurna yang menjadi fasilitas utama. “Jadi minimal ruang rapat paripurnanya,” katanya.
Menurutnya, proses revitalisasi tidak mudah karena membutuhkan perhitungan matang, mulai dari kekuatan pondasi hingga kapasitas bangunan. Meski demikian, ia memastikan proyek tersebut akan terus dikawal agar berjalan sesuai rencana. “Memang itu gak gampang, karena kita menghitung betul kemampuan dari pondasi, bobot, dan jumlah orang. Dan saya yakinkan proses dimulai terus,” lanjutnya.
Revitalisasi gedung DPRD NTB tidak akan menghancurkan bangunan lama sepenuhnya, melainkan dilakukan perluasan dan penambahan ruangan dengan peningkatan daya tahan terhadap gempa hingga magnitudo 9,8. “Diusahakan mungkin ditambah, akan dilebarin dengan berbagai rekayasa. Tapi saya kawal detik per detik,” tegasnya.
Mori belum dapat memastikan besaran anggaran yang dibutuhkan, namun diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Ia meminta desain bangunan baru dibuat lebih besar dan representatif dibanding sebelumnya. “Anggarannya saya jujur gak tahu. Kalau kemarin ruangannya 10, besok akan lebih besar, besok menjadi 15,” jelasnya.
Sebelumnya, gedung utama DPRD NTB mengalami kerusakan parah akibat kebakaran yang diduga dilakukan massa. Berdasarkan hasil pengecekan, kondisi bangunan utama dinyatakan hancur total sehingga memerlukan renovasi menyeluruh. “Kalau hitungan saya di atas Rp100 miliar. Tentunya akan ada tambahan biaya sendiri,” ujarnya.
