Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan menggelar retreat bagi seluruh ASN eselon II pada 28–30 November di Korem 162/Wira Bhakti, Mataram. Kegiatan ini disiapkan sebagai langkah penyegaran dan pendisiplinan aparatur, serta untuk memperkuat kembali pemahaman tugas dan kepemimpinan pejabat eselon II.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan retreat tersebut akan diikuti oleh seluruh kepala OPD selama tiga hari. Materi kegiatan akan diisi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Dalam rangka penyegaran eselon II dan bagaimanapun juga butuh penyegaran tentang beberapa tugas dalam tugas dan kepemimpinan eselon II,” ujarnya kepada Inside Lombok, Senin (17/11) sore.
Ia menjelaskan, sejumlah pimpinan instansi daerah akan memberikan pengarahan, termasuk Kapolda, Danrem, dan BPKP yang akan memaparkan materi terkait manajemen risiko. “Jadi lebih kepada arahan Kapolda, pak Danrem, BPKP terkait manajemen risiko. Jadi merefresh kembali,” katanya.
Selain itu, BPSDM NTB juga mengupayakan pemateri dari pemerintah pusat, seperti BPK dan KPK. “Tapi kami belum dapat jawaban apakah mereka berkenan apakah diwakili BPK di sini atau gimana,” ujarnya.
Selama pelaksanaan retreat, peserta akan menerima materi mengenai pengenalan teritorial, kondisi keamanan pembangunan di NTB, serta sejumlah materi pendukung lainnya. Total pejabat eselon II yang terdata di lingkup Pemprov NTB berjumlah 48 orang. “Diingatkan kembali kepala OPD setelah sekian puluhan tahun jadi pejabat lupa cara bersikap. Tidak pernah kan kepala OPD ini dikumpulkan, kan tidak pernah untuk direfresh,” kata Nelly.
Setelah kegiatan ini, Pemprov NTB berharap jajaran eselon II dapat lebih solid dan hati-hati dalam menjalankan program pembangunan daerah. Pada 2025, fokus penyegaran diarahkan kepada eselon II, sedangkan untuk ASN eselon III dan seterusnya direncanakan menyusul pada 2026. “Pertama ini eselon II dulu. Tahun depan kalau tersedia anggarannya kita akan turun ke eselon III juga,” ujarnya.
Nelly menambahkan, keikutsertaan dalam retreat tidak disertai sanksi, mengingat masih ada beberapa OPD yang kosong dan sejumlah pejabat memiliki agenda pribadi yang tidak dapat ditinggalkan. “Bukan karena tidak ingin tapi memang karena ada kegiatan yang tidak ingin diganggu. Ada kepala OPD yang kebetulan putranya wisuda di tanggal segitu dan tidak mungkin kita paksa,” ungkapnya.
