Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menginstruksikan PT Gerbang NTB Emas (GNE) untuk fokus pada usaha beton atau material konstruksi yang dinilai memiliki prospek tinggi. Arah kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu perusahaan memenuhi sejumlah kewajiban, termasuk penyelesaian tunggakan pajak. PT GNE saat ini mencatat perbaikan kinerja keuangan berdasarkan laporan per Oktober 2025.
Plt Direktur Utama PT GNE, Lalu Anas Amrullah, mengatakan kondisi keuangan perusahaan menunjukkan perbaikan signifikan dibanding tahun buku 2024. Dari kerugian Rp3,2 miliar pada 2024, kini laba rugi berjalan tercatat sekitar Rp180 juta. “Artinya dari minus menjadi positif dalam satu tahun tanpa intervensi itu sudah cukup bagus capaian hari ini,” ujarnya, Jumat (21/11).
Ia menjelaskan, sisa kredit perusahaan juga menurun dari Rp26,7 miliar pada 2024 menjadi Rp22,9 miliar per Oktober 2025. Penurunan Rp3,7 miliar tersebut disebut bersumber dari usaha beton.
“Itu sumbernya dari benton saja, jadi ini menunjukkan bahwa benton itu sebenarnya punya prospek, hanya dengan itu bisa menyelesaikan kewajiban. Sekarang apa yang jadi kewajiban, bisa kita kurangi dengan bisnis benton itu. Itulah arahan pak gubernur GNE fokus ke material konstruksi,” imbuhnya.
Menurut Anas, pengembangan usaha beton ke depan membutuhkan peningkatan teknologi dan kapasitas produksi. Pengembangan juga dinilai perlu dimulai dari hulu, seperti pengelolaan galian C, agar ekosistem material konstruksi terbentuk dari hulu ke hilir. Sejumlah unit usaha GNE telah dinonaktifkan untuk memperkuat fokus pada bisnis beton sesuai arahan gubernur, mengingat permintaan material konstruksi di NTB terus meningkat seiring pertumbuhan infrastruktur.
Ia menambahkan GNE berupaya memperluas pasar yang selama ini didominasi proyek pemerintah. “Asal fokus dan share pasar kami itu 80 persen ke proyek pemerintah, ini kita mau geser juga. Jadi harus ke swasta, 40 persen lah harusnya bisa kita garap. Seperti di kawasan Kuta, ini sebenarnya bisa dikembangkan,” jelasnya.
Anas menegaskan kualitas material konstruksi harus memenuhi standar, terutama karena NTB ditetapkan sebagai daerah yang perlu mengantisipasi risiko bencana megathrust. “Kualitas material konstruksi itu harus naik, seiring dengan NTB ditetapkan sebagai daerah yang harus mengantisipasi, mitigasi resiko bencana megathrust, artinya material konstruksi itu harus bagus,” demikian.
