Mataram (Inside Lombok) – Kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar, termasuk daging ayam yang telah berlangsung beberapa bulan terakhir, menjadi perhatian Pemerintah Kota Mataram. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan sejak 13 Januari 2025 tidak seharusnya mempengaruhi stabilitas pasar karena diwajibkan memiliki jalur suplai mandiri.
“MBG itu sudah punya stok, punya binaan. Harusnya begitu. Jadi supliernya ada sendiri,” kata Alwan Basri, kemarin (27/11).
Ia menyebut arahan dari Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa MBG harus memiliki stok kebutuhan pokok serta jaringan pemasok sendiri untuk komoditas seperti sayur, telur, dan daging. “Begitu dengan daging. Mereka sudah punya sapi, jadi tidak mengganggu pasar,” katanya.
Penegasan ini disampaikan menindaklanjuti temuan Dinas Perdagangan yang mencatat harga ayam potong di pasar mencapai Rp40 ribu hingga Rp42 ribu per kilogram. Kenaikan tersebut disinyalir terkait tingginya permintaan dari dapur penyedia MBG. “Jangan sampai pasar itu tergerus. Masyarakat kita yang setiap hari berbelanja di pasar tergerus dengan adanya keberadaan MBG ini. Padahal MBG ini sudah punya (jalur suplai) sendiri,” tegasnya.
Alwan mengingatkan bahwa MBG tidak boleh mengambil stok dari rantai pasar umum karena dapat mengurangi ketersediaan bahan untuk masyarakat. Ia menilai pemasok kebutuhan MBG harus dipastikan jelas dan mandiri.
“Harus punya sendiri. Telurnya dapat dari mana suplayer sendiri. Jangan sampai mengurangi kebutuhan di pasar. Kan namanya pedagang ini mana yang menguntungkan,” katanya.
Pemerintah Kota Mataram berencana mengecek rantai pasokan MBG dan memastikan kebenaran klaim kemandirian suplai. Untuk mengetahui asal mula kenaikan harga, Sekda meminta tim terkait menelusuri rantai distribusi.
“Kita perlu minta teman-teman dari Tim Inflasi atau Satgas Pangan untuk turun. Kita cari tahu rantai-rantainya di mana. Naiknya dimulai di mana. Jangan sampai tingkat pemasok tapi di pasar mainkan,” tandasnya.
