Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menyiapkan anggaran Rp14 miliar untuk mengganti kendaraan dinas konvensional menjadi kendaraan listrik pada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran tersebut disusun untuk kebutuhan satu tahun dan dinilai sebagai kebutuhan riil untuk operasional pemerintah daerah.
Kepala Biro Umum Setda NTB, Muhammad Riadi, mengatakan estimasi anggaran Rp14 miliar merupakan perhitungan yang dianggap logis untuk memenuhi kebutuhan kendaraan listrik di seluruh OPD. Ia menegaskan bahwa estimasi sebelumnya sebesar Rp8 miliar tidak mencukupi. “Ini kebutuhannya segitu Rp14 miliar yang logisnya. Kemarin saya bilang Rp8 miliar itu belum cukup untuk satu tahun,” katanya Jumat (28/11) sore.
Riadi menjelaskan bahwa jumlah kendaraan listrik disesuaikan dengan total OPD setelah penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru. Setiap OPD akan mendapat dua unit kendaraan, satu untuk operasional dan satu untuk pejabat eselon II. “Masing-masing OPD itu nanti dua. Kita akan sewa ini caranya,” katanya.
Mengenai nasib kendaraan dinas yang ada saat ini, Riadi menyebut masih menunggu kebijakan pimpinan daerah terkait kemungkinan dilelang atau tetap digunakan. “Saya belum dapat infonya kendaraannya sekarang,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sistem sewa dipilih karena lebih praktis dan efisien, terutama terkait pemeliharaan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak penyewa. OPD hanya menggunakan kendaraan yang disediakan tanpa perlu mengurus perawatan. “Tentunya tidak ada, karena jika kita menyewa kendaraan, maka pemeliharaan ditanggung oleh pihak penyewa. Kita tinggal menggunakan saja,” kata Riadi.
Pemprov NTB juga berharap penggunaan mobil listrik dapat menghemat biaya operasional sekaligus mendukung program energi bersih. Untuk mendukung kebutuhan pengisian daya, pemerintah daerah telah bersurat kepada PLN agar menambah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU). “Mau ditambah nanti ini dan akan mengikuti kebutuhan,” katanya.
