Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemerintahan Desa meluncurkan Program Desa Berdaya sebagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang menyasar 106 desa miskin ekstrem dengan target seluruh desa keluar dari kategori tersebut pada 2029. Program ini diumumkan di Mataram pada Jumat, 22 Agustus 2025 dengan pendekatan kolaboratif lintas pemerintah dan mitra pembangunan. Intervensi diarahkan untuk menjawab faktor penyebab kemiskinan dari aspek sosial, ekonomi, dan pelayanan dasar.
Kepala DPMPD Dukcapil NTB, H. Lalu Hamdi menjelaskan bahwa pelaksanaan program akan melibatkan pemerintah desa, kabupaten, provinsi, pusat, serta dukungan CSR perusahaan. Ia menyebut keberhasilan program bergantung pada sinergi seluruh pihak, sementara pemerintah provinsi menyiapkan dukungan anggaran. “Program ini adalah orkestrasi bersama. Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran, namun keberhasilan program akan ditentukan oleh kolaborasi dengan berbagai pihak. Desa yang terpilih akan mendapat dukungan pendampingan intensif agar dalam waktu dua tahun bisa keluar dari kategori miskin ekstrem,” jelasnya.
Pada tahap pertama tahun 2025, pemerintah menyeleksi 20 desa sebagai percontohan program yang saat ini masih dikonsultasikan dengan pemerintah kabupaten/kota. Tahap berikutnya dilakukan perluasan hingga menjangkau seluruh 106 desa miskin ekstrem di NTB. Hamdi menyebut fokus utama program adalah penguatan kemandirian pangan melalui sektor pertanian serta pengembangan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi desa.
Ia menegaskan target pengentasan kemiskinan ekstrem pada 2029, dengan intervensi berupa bantuan program sesuai kebutuhan masyarakat. “Target kami jelas, pada tahun 2029 NTB sudah bebas dari kemiskinan ekstrem. Setiap desa akan mendapatkan intervensi berupa bantuan program sesuai kebutuhan masyarakat, baik untuk peningkatan ekonomi, akses layanan dasar, maupun pemberdayaan sosial budaya,” paparnya.
Program juga mencakup pendampingan berkelanjutan untuk memastikan masyarakat memiliki pekerjaan tetap dan berkelanjutan. “Bantuan diberikan setelah identifikasi kebutuhan masyarakat. Kami ingin setiap desa memiliki aset ekonomi dan layanan sosial yang lebih baik, sehingga hasilnya benar-benar berkelanjutan,” tegas Hamdi. Program Desa Berdaya diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan mendorong NTB sebagai destinasi wisata berbasis budaya dan potensi desa.
