Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas P2KBPMD terus menggencarkan upaya percepatan penurunan stunting dengan memperkuat koordinasi lintas sektor. Salah satu langkahnya yaitu melalui Rapat Koordinasi Tim Pencegahan, Percepatan Penurunan Stunting (TP3S).
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, menekankan bahwa kolaborasi seluruh stakeholder sangat diperlukan untuk menekan angka stunting. Menurutnya, inovasi sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital juga penting guna mempermudah pemantauan dan memastikan data stunting lebih akurat.
“Sinkronisasi dan penyamaan persepsi data antara daerah dan pusat untuk memastikan akurasi data stunting juga penting dilaksanakan,” ujarnya.
Pemerintah Daerah Lombok Utara telah menjalankan berbagai program bersama OPD terkait, perbankan, NGO, dan masyarakat. Salah satunya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), selain edukasi dan pemberian bantuan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Segala upaya yang kita lakukan untuk menurunkan angka stunting ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Kusmalahadi.
Lombok Utara sendiri menjadi daerah dengan penurunan angka kemiskinan signifikan secara nasional, yakni mencapai 3,2 persen. Kusmalahadi berharap capaian tersebut selaras dengan penurunan angka stunting.
Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Johari Effendi, menjelaskan bahwa berbagai program Quick Wins dari pemerintah pusat terus diimplementasikan di NTB. Di antaranya Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, Taman Asuh Sayang Anak, serta program pendampingan berkelanjutan bagi keluarga berisiko.
Ia menegaskan pentingnya kerja sama semua pihak, mengingat satu bulan lagi akan dilaksanakan survei SSGI. “Harapannya angka stunting di Lombok Utara turun signifikan,” katanya.
Sebelumnya, Kadis P2KBPMD KLU, Atmaja Gumbara, mengungkapkan adanya perbedaan signifikan antara data E-PPGBM (13,57 persen) dan SSGI (35,2 persen). Perbedaan ini menjadi perhatian penting bagi OPD terkait untuk melakukan sinkronisasi dan evaluasi.
“Rakor ini menjadi ajang sosialisasi, intervensi, sekaligus evaluasi dalam percepatan penurunan stunting di Lombok Utara,” ujarnya.
