Mataram (Inside Lombok) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat dominasi ritel besar sebagai pemasok bahan makanan dalam program Makan Bersama Gratis (MBG) di Kota Mataram, berdasarkan survei terbaru yang dirilis Senin (8/12). Temuan ini menimbulkan tantangan terhadap upaya pemerintah memperkuat peran UMKM dan koperasi lokal dalam rantai pasok program tersebut.
Kepala BPS NTB, Wahyudin, mengatakan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Mataram banyak bergantung pada pemasok skala besar. “Contohnya di Kota Mataram, supplier itu banyak yang di Lotte, yang di ABN Tubuh. Memang di sana kan barang apa saja kita cari di sana ada, untuk kebutuhan dapur lah istilahnya,” ujarnya.
Ia menilai pilihan itu didorong oleh kemudahan memperoleh bahan baku secara lengkap, kualitas yang stabil, dan harga yang kompetitif. “Kalau kita lihat kan mereka lebih banyak dapat di situ. Karena di situ sudah banyak yang bisa diolah langsung. Ya tidak harus nyari-nyari,” katanya.
Menurut BPS, sejumlah daerah seperti Sumbawa, Lombok Timur, dan Lombok Barat mulai mendorong keterlibatan UMKM, Koperasi Desa (Kopdes), dan BUMDes sebagai pemasok yang terhubung langsung dengan petani. Upaya tersebut dinilai sejalan dengan tujuan program MBG untuk mendukung pemerataan ekonomi bagi petani, pedagang kecil, dan pelaku UMKM.
BPS merekomendasikan penguatan peran Koperasi Merah Putih sebagai jembatan antara petani dengan dapur MBG, terlebih setelah diterbitkannya Pergub Nomor 158 terkait pelaksanaan program tersebut.
“Seharusnya bisa didorong. Karena sekarang sudah ada keluar Pergub Nomor 158 yang terkait dengan MBG ini. Ya, ke depannya tetap harus didorong UMKM itu, termasuk Koperasi Merah Putih itu,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga merencanakan uji coba pola MBG mandiri di salah satu pondok pesantren dengan jumlah murid besar. Model ini melibatkan orang tua santri atau masyarakat sekitar untuk menanam sayuran dan beternak ayam, baik petelur maupun pedaging. Hasilnya akan dijual dan dipasok langsung ke dapur pesantren.
“Ada rencana untuk MBG itu yang mandiri. Jadi mereka bentuk sendiri dari Pemerintah Provinsi,” katanya.
Skema tersebut diharapkan membangun ekonomi lokal berkelanjutan melalui rantai pasok internal. “Nanti akan dicari pesantren yang cukup banyak muridnya. Jadi polanya akan melibatkan orang tua murid atau masyarakat sekitar pesantren untuk menanam sayur dan beternak ayam, yang hasilnya kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG, sehingga menciptakan ekonomi lokal yang berkesinambungan,” demikian.
