Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan komitmen moral dan politik untuk mewujudkan ruang yang aman bagi perempuan dan anak. Komitmen tersebut disampaikan Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dalam rangkaian Peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP), Hari Ibu Nasional ke-97, dan HUT NTB ke-67 di Lapangan Bumi Gora, Kamis (11/12/2025).
Gubernur Iqbal menyampaikan secara terbuka bahwa pemerintah daerah bertekad menghadirkan perlindungan yang nyata, meski mengakui capaian selama sembilan bulan masa pemerintahannya masih terbatas. Ia menegaskan perlindungan perempuan dan anak akan menjadi agenda utama pembangunan daerah. “Jujur saja, belum banyak yang kami lakukan. Tapi saya punya mimpi, suatu saat NTB ini akan menjadi daerah yang aman dan nyaman bagi perempuan dan anak. Ini bukan sekadar janji politik, tetapi janji moril,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak melakukan pengarusutamaan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak dalam setiap kebijakan dan program pembangunan. Menurutnya, rasa aman merupakan bagian penting dari kemakmuran daerah. “Perayaan ini mengingatkan kita semua untuk melakukan mainstreaming perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Mari bekerja bergandengan tangan untuk memastikan mereka merasa aman di NTB. Bagian dari kemakmuran adalah rasa aman itu sendiri,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen konkret, dilakukan penandatanganan Deklarasi NTB Makmur Mendunia Tanpa Kekerasan. Deklarasi tersebut ditandatangani oleh Gubernur NTB, Wakil Gubernur NTB, Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, perwakilan lembaga jejaring masyarakat sipil, serta Ketua Tim Penggerak PKK NTB.
Ketua Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan, Raden Sukendar atau Kang Deden, mengapresiasi Pemerintah Provinsi NTB yang dinilai memiliki respons progresif dalam isu perlindungan perempuan dan anak. “Terima kasih sejak awal sudah memback up kami. Sambutan dari Pemerintah NTB ini memang lain. Dari 16 titik kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan, NTB dipilih karena merupakan daerah kepulauan yang sering terlupakan dalam pemenuhan hak-hak perempuan,” ungkapnya.
Ia menegaskan kampanye tersebut menandai pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan dan anak. Menurutnya, penanganan kekerasan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau Komnas Perempuan, melainkan membutuhkan peran aktif masyarakat. “Maka tujuan NTB Makmur Mendunia akan semakin kuat. Insyaallah, mulai hari ini NTB benar-benar mendunia dalam komitmen perlindungan perempuan,” tambahnya.
