Lombok Timur (Inside Lombok) — Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menyiapkan anggaran awal sebesar Rp60 miliar untuk memperluas dan mengoptimalkan cakupan pengobatan gratis kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini ditempuh guna menjamin akses layanan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan, melalui skema pembiayaan yang lebih terarah.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk peserta JKN berdasarkan pembagian sepuluh kelompok desil penduduk, masing-masing mewakili 10 persen populasi berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita per bulan. Skema ini diharapkan memastikan bantuan iuran JKN tepat sasaran.
“Desil satu sampai lima, bahkan di atasnya, kita siapkan dulu anggaran Rp60 miliar,” ujar Bupati Lotim, Haerul Warisin, Senin (15/12/2025).
Iron menyampaikan jumlah pasti peserta yang dapat dicover masih menunggu finalisasi data. Saat ini, Pemkab Lotim masih menanggung sekitar 95.600 peserta JKN yang datanya berada di kementerian. “Kita tunggu prosesnya. Mudah-mudahan jika seluruh 95.600 peserta itu bisa kita kelola, maka potensi anggaran yang masuk bisa lebih dari Rp100 miliar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kesehatan Lotim, Elly Widiani, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung keberlanjutan program JKN. Ia memproyeksikan hingga akhir 2025 kepesertaan JKN di Lombok Timur mencapai 98,8 persen dengan tingkat keaktifan 80,86 persen.
“Capaian ini berpotensi besar mengantarkan Lombok Timur meraih Universal Health Coverage (UHC) Award,” ungkap Elly.
Elly menambahkan, total iuran yang dihimpun dari peserta aktif sepanjang 2025 telah melampaui Rp150 miliar, sementara pembayaran klaim pelayanan kesehatan mencapai lebih dari Rp427 miliar. Menjelang 2026, tantangan utama adalah menjaga tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen serta memastikan kecukupan anggaran dan peningkatan kualitas layanan.
Di sisi lain, Haerul mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Baznas Lombok Timur yang berkomitmen membantu pembiayaan 1.000 peserta JKN dari kalangan kurang mampu. Ia menegaskan pentingnya akurasi data sasaran agar bantuan pembiayaan JKN tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Saya meminta Dinas Sosial untuk memastikan data sasaran benar-benar akurat,” pungkasnya.
