Mataram (Inside Lombok) – Banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra mengakibatkan ratusan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur parah. Hingga kini, bencana tersebut belum ditetapkan sebagai bencana nasional, meski dampaknya meluas di beberapa provinsi.
Pemerintah Provinsi NTB turut menyalurkan bantuan bagi korban banjir di tiga provinsi, yakni Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh. Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, mendorong pemerintah pusat agar bencana tersebut ditetapkan sebagai bencana nasional.
“Bencana ini terjadi akibat serakahnya segelintir orang hingga mengorbankan alam, flora dan fauna yang ada di Sumatera,” kata Baiq Isvie saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna HUT NTB, Selasa (16/12) pagi.
Ia menyampaikan duka cita dan simpati pimpinan serta seluruh anggota DPRD NTB kepada masyarakat yang terdampak banjir di Sumatra dan daerah lain di Indonesia. Menurutnya, banyaknya korban jiwa dan ratusan ribu warga yang mengungsi menjadi dasar kuat penetapan status bencana nasional.
“Dengan begitu banyak korban jiwa, kami menyerukan dan mendorong agar bencana Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menyebut pemulihan kondisi alam pascabencana membutuhkan waktu yang panjang. Ia mengajak masyarakat NTB mengambil pelajaran dari bencana tersebut dengan menjaga lingkungan serta meningkatkan kewaspadaan di tengah anomali cuaca.
“Kami mengajak masyarakat untuk menjaga hutan dan lingkungan. Dalam kondisi cuaca yang tidak menentu ini kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam yang mengintai wilayah kita,” katanya.
Selain itu, Baiq Isvie meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB bersama organisasi perangkat daerah terkait tetap siaga menghadapi potensi bencana di wilayah NTB. “Kita minta BPBD itu tetap waspada jika terjadi bencana,” katanya.
