Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) menegaskan rencana pembangunan jalur bypass Kayangan–Lembar yang melintasi wilayah Loteng harus didahului dengan feasibility study atau studi kelayakan yang matang dan komprehensif. Pembangunan infrastruktur tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dinilai strategis untuk mendukung pergerakan ekonomi lintas wilayah.
Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri, mengatakan kajian kelayakan menjadi hal utama sebelum proyek dilaksanakan. “Di satu sisi kita harus menjaga LP2B, di sisi lain jalur darat ini sangat penting untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Maka harus ada feasibility study yang jelas dan terukur,” ujarnya, Selasa (16/12).
Ia menjelaskan, feasibility study harus mencakup berbagai aspek, mulai dari dampak ekonomi, sosial, hingga ketahanan pangan. Kajian tersebut juga akan menjadi dasar penentuan mekanisme tukar guling lahan apabila pembangunan jalan menyentuh lahan pertanian yang dilindungi.
“Kalau lahan sawah yang dilindungi digunakan untuk jalan, maka regulasinya jelas, harus ada lahan pengganti,” katanya.
Pathul menambahkan, pemerintah daerah perlu menyiapkan skema tukar lahan yang memungkinkan lahan nonproduktif diremajakan menjadi lahan pertanian baru. Menurutnya, hal ini penting agar pembangunan infrastruktur tidak mengorbankan sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah.
Ia menilai pembangunan jalur alternatif atau bypass dari Kayangan sangat penting untuk mempercepat arus distribusi barang dan jasa dari wilayah Bima, Dompu, dan Sumbawa menuju Lombok. “Kalau lewat jalur utara waktu tempuhnya lebih lama. Dengan jalur alternatif ini, ekonomi bisa bergerak lebih cepat,” jelasnya.
Meski demikian, Pathul menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait luas lahan yang akan digunakan dalam proyek tersebut. Seluruh kebijakan masih menunggu hasil kajian dan keputusan Pemerintah Provinsi NTB.
“Ini masih dalam tahap perencanaan. Kita menunggu hasil kajian dan regulasinya agar tidak merugikan masyarakat dan tetap menjaga ketahanan pangan,” tandasnya.
