Mataram (Inside Lombok) – Realisasi Belanja Negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 18 Desember 2025 tercatat mencapai Rp26.156,46 miliar atau 94,19 persen dari total pagu APBN sebesar Rp27 triliun. Capaian tersebut terjadi di tengah masa transisi pemerintahan dan dinilai masih menunjukkan kinerja yang stabil.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, memproyeksikan realisasi belanja negara hingga akhir tahun anggaran 2025 akan mencapai sekitar 97 persen. Angka ini sedikit menurun dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 98 persen.
“Kalau prognosis kami memang agak turun dari tahun lalu (realisasi belanja negara,red). Ini karena pada periode 2025 ada efisiensi, adanya kebijakan blokir anggaran, serta faktor transisi ke pemerintahan baru,” ujarnya, Senin (22/12).
Ratih menjelaskan, secara historis siklus pergantian kepemimpinan nasional berdampak pada tren realisasi belanja. Penyesuaian kebijakan dan struktur organisasi di tingkat pusat turut mempengaruhi pelaksanaan anggaran di daerah.
Dari total pagu belanja negara di NTB tahun 2025, Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp17 triliun, sementara sekitar Rp9 triliun dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga atau instansi vertikal. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) tercatat sebesar Rp7.086,46 miliar atau 87,42 persen, dengan alokasi terbesar pada sektor pendidikan Rp2.086,13 miliar, sektor ekonomi Rp1.784,95 miliar, sektor kesehatan Rp197,41 miliar, serta sektor agama Rp164,62 miliar.
Meski realisasi TKD dinilai cukup baik, Ratih mencatat tantangan pada belanja melalui instansi vertikal, khususnya sektor pekerjaan umum yang banyak bersifat multiyears. Selain itu, keterlambatan administrasi di tingkat Satuan Kerja dan Organisasi Perangkat Daerah turut mempengaruhi penyerapan anggaran.
“Persoalannya seringkali ada pada kecepatan OPD menyampaikan dokumen salur. Kami mendorong agar tahun depan dokumen disiapkan lebih awal. Bahkan kontrak pun sudah bisa ditandatangani mulai sekarang agar Januari bisa langsung berjalan,” terangnya.
Ia menegaskan, percepatan belanja pemerintah pusat sangat penting karena berkontribusi besar terhadap perekonomian daerah. “Belanja pemerintah ini sangat berperan. Porsinya bahkan mencapai 72 persen dalam mempengaruhi ekonomi di NTB secara total. Oleh karena itu, akselerasi sejak awal tahun, termasuk penetapan pejabat perbendaharaan seperti KPA dan Bendahara, harus dilakukan dengan cepat,” demikian.
