Mataram (Inside Lombok) – Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd. Rachman, menegaskan penanganan sampah di Kota Mataram tidak boleh dilakukan dengan pendekatan coba-coba. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul kondisi darurat sampah di ibu kota Provinsi NTB, di mana sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS) dilaporkan penuh, sementara inovasi yang dijalankan belum berdampak signifikan, Jumat (9/1).
Abd. Rachman menilai pengelolaan sampah harus dilakukan melalui kajian yang matang dan tidak dikelola secara amatiran. Ia menyebut persoalan sampah telah menjadi masalah serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dan terencana.
“Jangan buat program coba-coba. Kalau programnya saja coba-coba, ya hasilnya pasti coba-coba. Masalah sampah ini sudah jadi momok, harus ditangani dengan kajian mendalam,” katanya.
Politisi Partai Gerindra itu menyoroti sejumlah inovasi yang dijalankan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, seperti program Tempah Dedoro dan pemilahan sampah dari rumah. Menurutnya, inovasi tersebut belum menunjukkan hasil signifikan dalam mengurangi volume sampah.
“Kalau coba-coba hasilnya juga coba-coba. Kita diskusikan formulanya seperti apa. Mana kira-kira cara yang terbaik. Anggaran di Dinas Lingkungan Hidup dimaksimalkan untuk penanganan,” ungkapnya.
Ia menegaskan setiap inovasi seharusnya didahului dengan studi komparasi ke daerah yang telah berhasil mengelola sampah, bukan sekadar peluncuran program secara seremonial. “Harus ada komparasi ke daerah-daerah yang sudah sukses dalam pengolahan sampah,” katanya.
Abd. Rachman juga menyinggung pentingnya konsistensi penerapan aturan, termasuk memulai pemilahan sampah dari lingkungan internal pemerintahan, seperti sekretariat dan Kantor Wali Kota Mataram. Ia menilai persoalan sampah semakin mendesak mengingat kondisi TPA Regional Kebon Kongok yang sudah kelebihan kapasitas.
“Kalau kita bergantung ke TPA sudah tidak bisa lagi. Persoalan TPA Kebon Kongok itu sudah kita alami sampai kota di stop dan ini harus jadi perhatian kita,” ucapnya.
