Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk menyikapi nasib 715 guru honorer yang tidak diterima menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu. Langkah ini diambil menyusul gejolak dan tuntutan kejelasan status para guru tersebut.
Bupati Loteng, Lalu Pathul Bahri, mengatakan Pemkab akan menyampaikan kondisi riil yang terjadi di daerah terkait pengangkatan pegawai. Surat tersebut akan memuat situasi dan kebutuhan daerah, termasuk aktivitas yang sedang berjalan di Loteng.
“Intinya, kami hanya menyampaikan apa kondisi di sini termasuk kegiatan yang sedang berjalan, seperti pelatihan silahkan mungkin ada yang memiliki keahlian, tapi mereka bilang keahlian guru,” ujar Pathul.
Pathul menyebutkan, para guru honorer yang melakukan demonstrasi beberapa waktu lalu merupakan bagian dari keluarga besar masyarakat Loteng. Pemkab tetap membuka ruang komunikasi dengan para guru tersebut.
“Kami terbuka, kalau ada yang mau tetap mengajar silahkan, ada aturan yang harus dipatuhi agar tidak terjadi kesalahan, masalahnya kami tidak boleh mengeluarkan SK itu masalahnya,” imbuhnya.
Ia menambahkan, kewenangan terkait pengangkatan dan kebijakan kepegawaian berada di pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap permintaan tertentu harus dipertimbangkan dan disesuaikan dengan aturan yang berlaku. “Karena itu, pelatihan-pelatihan yang ada juga perlu dipikirkan,” imbuhnya.
Pemkab Loteng menyatakan akan menunggu respons dari pemerintah pusat setelah surat tersebut dikirim, sembari menyesuaikan langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku.
