Mataram (Inside Lombok) – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram membongkar sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tembolak, Kamis (15/01/2026), karena dinilai membahayakan keselamatan lalu lintas dan menimbulkan kesan kumuh di pintu masuk Kota Mataram. Penertiban dilakukan menyusul semakin menjamurnya lapak PKL di kawasan tersebut.
Kepala Satpol PP Kota Mataram, Irwan Rahadi, mengatakan pada penertiban terbaru pihaknya membongkar sekitar empat lapak PKL. “Di kawasan Tembolak yang terbaru sekitar empat lapak PKL kita bongkar,” ujarnya. Ia menegaskan, keberadaan lapak tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan di jalur bypass.
Menurut Irwan, penindakan difokuskan pada pedagang yang meninggalkan lapak atau barang dagangannya di lokasi setelah jam operasional selesai. Kondisi itu dinilai membuat kawasan terlihat semrawut. “Itu yang banyak kan yang meninggalkan barang-barangnya di lokasi. Itu yang membuat kumuh,” tegasnya.
Penertiban lapak PKL di Tembolak dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, mengingat kawasan tersebut merupakan wilayah perbatasan. “Lombok Barat juga jalan (menertibkan), kita juga jalan. Kalau tidak ada komitmen bersama, kita tidak bisa,” imbuh Irwan.
Ia menambahkan, penertiban juga merupakan respons atas keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial terkait risiko keselamatan akibat aktivitas PKL di jalur cepat. “Itu tetap kita atensi. Banyak keluhan dari masyarakat,” katanya. Selain di Tembolak, Satpol PP juga mencermati alih fungsi trotoar di Jalan Adi Sucipto, Rembiga, yang mulai dipadati lapak pedagang.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Mataram turut menyoroti kondisi tersebut. Ia menilai penertiban memang diperlukan karena berbahaya, namun pemerintah daerah juga diminta menyiapkan solusi bagi pelaku usaha. “Kita lihat di sana itu berbahaya. Termasuk di Udayana, setengah bahu jalannya digunakan berjualan. Tapi kita kasihan dengan UMKM kita ini,” ujarnya.
