Lombok Utara (Inside Lombok) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTB bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) menggelar edukasi demokrasi bagi siswa sekolah menengah atas di Lombok Utara. Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran demokrasi dan integritas sejak dini bagi generasi muda sebagai calon pemilih masa depan.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip, mengatakan program tersebut difokuskan pada pembekalan pemilih pemula agar memahami pentingnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Edukasi ini dilaksanakan di SMAN 1 Tanjung dengan melibatkan siswa dan siswi sebagai peserta utama.
“Ini adalah upaya kita membangun kesadaran sejak dini, tentang pentingnya Demokrasi bagi calon pemilih di NTB khususnya di KLU,” ujarnya, Kamis (15/1).
Ia menjelaskan, materi yang disampaikan meliputi pengertian demokrasi, sejarah pemilu, serta nilai-nilai integritas yang disesuaikan dengan kurikulum kewarganegaraan di sekolah. Meski belum memiliki hak pilih pada Pemilu 2024, para siswa dinilai akan menjadi pemilih strategis pada kontestasi politik 2029.
“Kualitas demokrasi sangat bergantung pada peran anak muda. Meski para siswa ini belum memiliki hak pilih pada Pemilu 2024 kemarin, mereka dipastikan akan menjadi pemilih strategis pada kontestasi politik tahun 2029 mendatang,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Itratip juga mengingatkan tiga ancaman utama demokrasi, yakni politik uang, isu SARA atau politik identitas, serta politisasi aparatur pemerintah. Ia menegaskan praktik politik uang berpotensi melahirkan pemimpin bermodal besar namun minim kualitas.
“Money politik itu sangat berbahaya. Jika para siswa melihat praktik ini di lingkungan sekitar, pada diingatkan keluarga dan orang tuanya. Pilih pemimpin yang berintegritas karena kebijakan yanglahir nanti akan berdampak langsung pada kehidupan kita semua,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu KLU, Ria Sukandi, menyatakan pendidikan pemilih menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas demokrasi nasional. Ia menyebut berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit (EIU), Indonesia masih berada dalam kategori demokrasi cacat dengan peringkat 59–64 dunia.
“Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita punya tanggung jawab berat. Bawaslu tidak ingin lalai sedetik pun untuk menjaga kelangsungan demokrasi di negeri ini melalui pendidikan pemilih seperti ini,” ujarnya.
