Lombok Utara (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara (KLU) memulai pengembangan kawasan Islamic Center tingkat kabupaten sebagai pusat peradaban religi dan pemersatu organisasi keislaman. Pengembangan ini ditandai dengan peluncuran Islamic Center KLU dan rencana perluasan kawasan melalui relokasi sejumlah kantor dinas di sekitarnya.
Bupati KLU, Najmul Akhyar, mengatakan penetapan kawasan tersebut sebagai Islamic Center kabupaten bertujuan untuk memastikan legalitas penganggaran agar tepat sasaran. Dengan status tersebut, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran secara bertahap sesuai kemampuan fiskal.
“Kenapa kami serahkan dan jadikan ini Islamic Center kabupaten? Supaya kita tidak salah dalam menggunakan anggaran. Insya Allah, seluruh kegiatan keagamaan besar dari pemerintah akan kita pusatkan di sini,” ujarnya, Senin (19/1/2026).
Pembangunan tahap awal telah dimulai pada tahun ini melalui APBD Perubahan dengan pembangunan gerbang bagian depan kawasan. Selanjutnya, Pemkab KLU merencanakan perluasan lahan secara bertahap dengan merelokasi sejumlah kantor dinas yang saat ini berada di sekitar lokasi Islamic Center.
Salah satu prioritas relokasi adalah Kantor Dinas Kesehatan (Dikes) KLU. Najmul menilai kondisi kantor saat ini sudah tidak representatif karena keterbatasan ruang seiring bertambahnya bidang pelayanan. “Kantor Dinas Kesehatan rencananya akan kita bangun di luar. Begitu kantornya terbangun di tempat baru, gedung yang sekarang akan kita manfaatkan sebagai pusat operasional Islamic Center,” terangnya.
Selain Dinas Kesehatan, kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga direncanakan untuk ditata ulang. Bupati menilai kondisi bangunan lama sudah kurang layak untuk menunjang pelayanan optimal. “Kita lihat bangunan lama, bahkan ada yang masih pakai triplek, itu sepertiny perlu penyesuaian,” tuturnya.
Ke depan, kawasan Islamic Center KLU juga dirancang menjadi sekretariat bersama berbagai organisasi kemasyarakatan Islam. “Rencana kita ke depan, seluruh organisasi keislaman akan punya sekretariat di sini. Nanti bisa berkantor NU, Muhammadiyah, NW, NWDI, dan organisasi lainnya secara berdampingan,” katanya.
Terkait target penyelesaian pembangunan secara menyeluruh, Pemkab KLU menyatakan tidak menetapkan tenggat waktu khusus dan akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. “Kami tidak mau tergesa-gesa. Pokoknya sesuai dengan kemampuan daerah, kami ikhtiarkan di masa pengabdian kami ini bisa selesai sebaik mungkin,” pungkas Najmul.
