Mataram (Inside Lombok) — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan langkah cepat dalam penanganan pascabencana di sejumlah wilayah terdampak. Upaya yang dilakukan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar warga serta penguatan kolaborasi dengan berbagai mitra guna mempercepat proses pemulihan, khususnya di sektor ekonomi.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan bahwa pemerintah daerah saat ini memiliki anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp16 miliar. Meski demikian, realisasi anggaran tersebut masih menunggu hasil pemetaan kebutuhan di lapangan. “Dana Rp16 miliar itu tersedia dalam APBD. Namun penggunaannya akan menyesuaikan kebutuhan riil, tergantung hasil analisis terhadap prioritas yang akan ditangani,” ujar Iqbal, (21/1).
Menurutnya, tim gabungan masih melakukan asesmen pascabencana untuk memastikan skala dampak dan kebutuhan masyarakat. Iqbal menegaskan, pemulihan perekonomian warga menjadi agenda utama pemerintah daerah. “Yang paling penting saat ini adalah menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat,” kata Iqbal.
Ia menambahkan, penggunaan anggaran BTT tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa penetapan status darurat bencana di tingkat provinsi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi NTB telah meminta seluruh kabupaten dan kota agar segera melaporkan kondisi terkini di wilayah masing-masing sebagai dasar penentuan status tanggap darurat.
Sementara itu, data Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat, sepanjang 1 hingga 18 Januari 2026, sebanyak 9.349 jiwa terdampak bencana alam hidrometeorologi di berbagai daerah.
Dalam laporan tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia akibat banjir di Kabupaten Lombok Barat, sementara tujuh warga lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, tujuh fasilitas pendidikan dan tiga fasilitas kesehatan tercatat mengalami kerusakan. Bencana juga berdampak pada infrastruktur vital, termasuk kerusakan pada sejumlah ruas jalan dan jembatan. (gil)
