Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menetapkan status siaga darurat bencana menyusul terjadinya banjir rob yang melanda Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, pada Rabu (21/1/2026) malam. Meski menimbulkan kerusakan dan dampak terhadap warga, Pemkot Mataram belum menaikkan status menjadi tanggap darurat.
Berdasarkan data sementara, banjir rob mengakibatkan 18 rumah warga mengalami kerusakan serta berdampak pada 25 kepala keluarga atau sekitar 100 jiwa di Kelurahan Bintaro. Gelombang laut pada saat kejadian dilaporkan mencapai ketinggian 2–3 meter dan masuk ke permukiman warga.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, mengatakan penanganan bencana hidrometeorologi yang terjadi saat ini masih dapat ditangani dalam status siaga. Untuk mempercepat penanganan di lapangan, Pemkot Mataram akan mengerahkan aparatur sipil negara (ASN). “Masih status siaga. Kita masih tangani yang ada saja sekarang dulu,” kata Mohan, Kamis (22/1/2026) siang.
Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzakki, mengatakan penanganan bencana saat ini masih menggunakan anggaran yang tersedia. BPBD belum dapat menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) karena status belum ditetapkan sebagai tanggap darurat. “Kita masih siaga. Cuaca ini informasi dari BMKG itu sampai tanggal 26 Januari,” katanya.
Menurut Muzakki, BPBD Kota Mataram sedang mempertimbangkan peningkatan status menjadi tanggap darurat untuk mempermudah akses bantuan dan penggunaan BTT. “Kita pertimbangkan bisa menggunakan BTT. Kalau sekarang masih siaga. Hari ini kita siap menaikkan status menjadi tanggap darurat. Kalau eskalasinya dibutuhkan mengarah kesana (tanggap darurat red),” ujarnya.
Ia juga menyebut banjir rob menyebabkan kerusakan parah pada ruas jalan di Kampung Bugis. “Sebelumnya masih tinggal setengah badan jalan. Sekarang itu sudah amblas. Mungkin ke arah timur. Maka kita harus melakukan mitigasi struktural dan ini bersifatnya fisik. Tidak hanya pencegahan,” katanya.
Jika mitigasi struktural tidak segera dilakukan, Muzakki mengkhawatirkan permukiman warga akan semakin tergerus dan tidak lagi aman untuk dihuni. “Tapi semua itu tergantung dana yang ada. Harapan kita pemerintah pusat bisa bantu,” katanya.
