Lombok Tengah (Inside Lombok) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Tengah menyiapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar untuk penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah. Penanganan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi perangkat daerah terkait. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Lombok Tengah, HM Nursiah, di Lombok Tengah, Kamis (22/1).
“Yang wajib merespons itu tentu kami, Pemda. OPD terkait seperti BPBD dan Dinas Sosial sudah kami siapkan,” ujar HM Nursiah. Ia menjelaskan, Pemda telah menyiapkan kebutuhan untuk penanganan darurat hingga perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana.
Menurutnya, jika terdapat fasilitas umum atau rumah warga yang terdampak, pemerintah daerah juga menyiapkan bantuan, termasuk penyediaan logistik bagi masyarakat terdampak. Seluruh kebutuhan tersebut telah dianggarkan melalui pos BTT meskipun anggarannya mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
“Memang BTT tahun ini turun anggarannya, tapi masih ditetapkan di angka sekian miliar. Jika ke depan anggaran yang ada tidak mencukupi untuk penanganan bencana, maka Pemda wajib menyiapkannya kembali melalui pengajuan anggaran tambahan di APBD. Artinya tidak saklek,” katanya.
Diketahui, hujan lebat disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Lombok Tengah pada Selasa (20/1/2025) sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan robohnya tiang listrik dan tumbangnya sejumlah pohon di Dusun Lengser, Desa Kuta, tepatnya di jalur utama menuju Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.
Sementara itu, Kepala BKAD Lombok Tengah Fathurrahman Fou Note menyatakan ketersediaan anggaran penanggulangan bencana telah disiapkan, namun penggunaannya mengikuti regulasi yang berlaku. “Kita sudah siapkan dan BTT tahun ini sekitar Rp2,5 miliar, kalau tahun dulu sekitar Rp7 miliar, tapi BTT ini bukan untuk bencana alam saja tapi itu untuk belanja tidak terduga termasuk juga yang tidak direncanakan,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah masih membuka peluang penyesuaian anggaran sesuai kondisi di lapangan. “Kalau ada kebutuhan kami juga siap melakukan penyesuaian, sementara ini memang tersedia di APBD itu Rp2,5 miliar, penggunaannya nanti ada ketetapan status bencana,” tandasnya.
