Mataram (Inside Lombok) – Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus mencatat setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp4,3 triliun sepanjang tahun 2025 untuk wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Setoran pajak tersebut bersumber dari konsumsi bahan bakar minyak masyarakat dan menjadi salah satu penopang pembiayaan infrastruktur daerah.
Penerimaan PBBKB tersebut dimanfaatkan pemerintah provinsi untuk mendukung pemeliharaan jalan, jembatan, serta peningkatan sarana transportasi publik. Kontribusi ini dinilai berperan penting dalam menjaga kelancaran mobilitas dan keselamatan transportasi di masing-masing wilayah.
Area Manager Communication, Relation, dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa setoran pajak tersebut merupakan bentuk komitmen Pertamina dalam mendukung pembangunan daerah.
“Pajak ini adalah bentuk kontribusi nyata kami untuk pembangunan di seluruh wilayah Jatimbalinus. Kami memastikan pasokan BBM tetap aman dan andal, karena energi yang kami salurkan tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga membangun fisik daerah,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (27/1).
Berdasarkan data capaian 2025, Provinsi Jawa Timur menjadi penyumbang PBBKB terbesar dengan nilai Rp3,1 triliun, disusul Bali sebesar Rp629 miliar, Nusa Tenggara Barat Rp329 miliar, dan Nusa Tenggara Timur Rp252 miliar.
“Dengan pencapaian ini, Pertamina berharap sinergi antara penyediaan energi andal dan kesadaran konsumsi BBM berkualitas dapat terus terjaga demi keberlanjutan infrastruktur di masa depan,” imbuhnya.
PBBKB merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat yang menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah provinsi. Pertamina juga mengapresiasi masyarakat yang beralih menggunakan BBM berkualitas dan ramah lingkungan, karena peningkatan penggunaan produk Pertamax Series dan Dex Series berdampak langsung pada kenaikan pendapatan asli daerah.
“Terima kasih kepada masyarakat yang memilih BBM berkualitas. Peningkatan penggunaan produk unggulan ini berdampak langsung pada setoran pajak daerah. Semakin besar kesadaran masyarakat menggunakan BBM berkualitas, semakin besar pula dana yang tersedia untuk memacu geliat pembangunan di daerah,” pungkasnya.
