Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengadakan 76 unit kendaraan listrik yang akan digunakan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemprov NTB mulai awal Februari 2026. Pengadaan kendaraan listrik tersebut merupakan bagian dari peralihan penggunaan kendaraan dinas dari mobil konvensional ke mobil listrik.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengatakan pengadaan kendaraan listrik telah berproses melalui sistem yang berlaku. Pada tahap awal, sebanyak 76 unit mobil listrik dengan nilai sekitar Rp14 miliar disewa untuk jangka waktu satu tahun. “Di sistem sudah kelihatan. Mudah-mudahan di awal bulan sudah bisa beralih,” ujarnya, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 Pemprov NTB mulai mengalihkan penggunaan kendaraan dinas konvensional ke kendaraan listrik. Dengan kebijakan tersebut, penggunaan mobil konvensional di lingkungan Pemprov NTB secara bertahap akan dihentikan, khususnya untuk pejabat JPTP.
Sementara itu, untuk operasional pejabat eselon III, Pemprov NTB masih menyiapkan skema tersendiri. Nursalim menyebut, tidak menutup kemungkinan eselon III juga menggunakan kendaraan listrik, mengingat sebagian besar tugas administrator dilakukan di dalam kantor. “Dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi, bisa juga menggunakan mobil listrik. Untuk ke lapangan, dan sebagainya. Kalau hanya di kantor kan ngapain pakai lain,” katanya.
Namun demikian, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki intensitas kerja lapangan tinggi, kendaraan konvensional masih tetap disediakan. “Yang punya tingkat intensitas tinggi diberikan juga mobil konvensional,” ujarnya.
Terkait kendaraan dinas yang tidak lagi digunakan, Nursalim menyampaikan masih dalam tahap pembahasan. Ia juga menambahkan, inventarisasi aset daerah di Pulau Lombok yang dimulai sejak pertengahan tahun lalu telah selesai, sementara inventarisasi aset di Pulau Sumbawa masih berproses.
“Aset sudah selesai inventarisasi dan sudah ada tindaklanjutnya. OPD kita minta pendataan dan selanjutnya berapa yang sudah ditindaklanjuti. Aset yang belum ada sertifikatnya segera diurus,” katanya.
