Lombok Barat (Inside Lombok) – Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), menyoroti minimnya koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Pemerintah Daerah terkait data sebaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Lombok Barat (Lobar). Persoalan ini mencuat seiring berbagai kendala implementasi program MBG di daerah, Rabu (28/01/2026).
menilai dominasi peran BGN dalam penentuan kebijakan teknis belum sepenuhnya melibatkan pemerintah daerah. Ia menyoroti kurangnya transparansi data, mulai dari perizinan dapur umum hingga penentuan lokasi sekolah penerima manfaat, yang dinilai masih diputuskan secara sentralistik.
LAZ menyayangkan minimnya informasi terkait sekolah yang telah maupun belum menerima program MBG. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan program tersebut menjangkau wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) secara tepat, mengingat tujuan program adalah pemerataan gizi bagi siswa sekolah hingga ibu menyusui.
“Kami sangat menyayangkan minimnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) Lobar dalam menentukan lokasi dan jangkauan sekolah. Akibatnya, kami di daerah tidak mengetahui secara pasti sekolah mana yang sudah atau belum mendapatkan bantuan. Padahal kami yang lebih memahami kondisi geografis di wilayah 3T,” sesal LAZ saat dikonfirmasi di kantornya.
Ia menilai, tanpa koordinasi yang baik dengan otoritas setempat, efektivitas pengawasan program di lapangan sulit dioptimalkan. Ketimpangan informasi tersebut dikhawatirkan dapat memicu ketidakmerataan distribusi gizi bagi siswa di Lobar.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Lobar, Saepul Akhkam, mengatakan meski kebijakan MBG dikendalikan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten tetap memiliki peran penting dalam memastikan ketepatan sasaran, khususnya di wilayah 3T.
“Kewenangan kita memang terbatas pada monitoring dan koordinasi. Kecuali untuk wilayah 3T, intervensi kita hanya pada level koordinasi terkait dengan titik koordinat. Link-nya mereka yang isi, kita hanya memberikan rekomendasi,” jelas Akhkam.
