Lombok Utara (Inside Lombok) – DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) berkomitmen mengawal Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Komitmen tersebut disampaikan usai Wakil II Ketua DPRD KLU I Made Kariyasa bersama sejumlah anggota dewan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP di Jakarta, Selasa (3/2).
Kariyasa mengatakan proposal usulan KNMP dari KLU telah diterima oleh kementerian. Namun, masih terdapat sejumlah persyaratan administratif dan teknis yang belum lengkap dan harus segera dipenuhi sebelum batas akhir pengajuan pada 28 Februari 2026.
“Proposal kita sudah masuk radar kementerian. Namun, ada sejumlah syarat teknis yang masih bolong. Kita harus bergerak cepat karena batas akhirnya adalah 28 Februari 2026,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD KLU akan menginstruksikan Komisi II untuk memanggil Dinas Perikanan, Kelautan, dan Ketahanan Pangan (DPKKP) KLU serta kelompok nelayan Desa Sukadana. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemenuhan dokumen pendukung agar peluang mendapatkan program tidak terlewat. Program KNMP sendiri memiliki alokasi anggaran hingga Rp22 miliar per titik dengan target 1.000 titik di seluruh Indonesia pada 2025–2026.
Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Perikanan Tangkap juga mendorong Lombok Utara mengusulkan minimal satu kelompok nelayan di setiap kecamatan. Kariyasa menilai hal ini membuka peluang Lombok Utara memperoleh lebih dari satu titik program.
“Jika setiap kecamatan punya usulan yang kuat, peluang kita mendapatkan lebih dari satu titik program sangat terbuka lebar,” tuturnya.
Kariyasa menegaskan keseriusan perangkat daerah menjadi kunci keberhasilan, mengingat keterbatasan APBD KLU dan besarnya ketergantungan pada program pusat untuk pengembangan sarana dan prasarana nelayan tangkap.
“Sangat disayangkan jika anggaran miliaran rupiah ini lepas hanya karena urusan teknis. Ini menyangkut perut dan kesejahteraan masyarakat pesisir kita. Saya minta pemerintah daerah benar-benar ‘jemput bola’ secara serius,” pungkasnya.
