Mataram (Inside Lombok) – Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri menjadi permasalahan bersama. Pasalnya banyak TKI yang dikirim bekerja secara ilegal, inilah yang menimbulkan risiko dan sulit untuk dilacak.
Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc, mengatakan TKI ilegal menjadi tugas tambahan pemerintah daerah dikarenakan adanya masalah di birokrasi dan SDM.
“Ini masalah memang terlihat masalah sederhana saja, tapi rumit juga karena menyangkut masalah hidup dan kehidupan, terkadang kalau teman–teman TKI mengurus lewat formal banyak kendala terpaksa menempuh jalan yang illegal,” ujarnya, di Mataram, Rabu (10/10/2018).
Zulkieflimanysah mengatakan TKI Ilegal ini timbul dikarenakan sebagian TKI mempunyai pendidikan yang rendah dan skill yang dimiliki juga rendah. Sehingga mau melakukan apa saja yang penting hidupnya dapat dilanjutkan,
Sehingga Pemerintah akan mendorong kualitas tenaga kerja yang dikirim, sehingga yang dikirim tersebut mempunyai skill yang memadai. Dengan demikian bisa memiliki posisi yang bagus di tempat kerjanya.
“Kalau mengenai Korea Selatan kemarin, mereka minta untuk lulusan D III Kebidanan dan Keperawatan itu, mereka akan disekolahkan sampai S-1 di sana. Di satu sisi itu menambah kemampuan dan kapasitas mereka dan akan digaji yang bagus,” kata Zul.
Sehingga TKI seperti ini bagus karena mereka mempunyai skill pengalaman Internasional. Pemerintah akan mencoba mengirimkan 200-300 untuk gelombang pertama dan jika bagus, selanjutnya akan dikirimkan lebih banyak.
Pemerintah akan membuat suatu sistem program untuk menghilangkan cara untuk manipulatif prosedur dari tenaga kerja Indonesia, khususnya yang berasal dari NTB. Sehingga masalah calo terhadap TKI ataupun TKW dapat diatasi dengan benar dan transparan. (IL2)
