Mataram (Inside Lombok) — Angka stunting di Nusa Tenggara Barat akhirnya turun di bawah 15 persen. Per Desember 2025, prevalensinya tercatat 13,39 persen, lebih rendah dari rata-rata nasional 18,8 persen dan jauh melampaui target daerah yang sebelumnya dipatok 21,7 persen.
Di atas kertas, ini kabar baik. Namun memasuki Januari 2026, pekerjaan rumah itu belum benar-benar selesai. Sistem pendataan by name by address justru menemukan 1.890 balita baru terindikasi stunting, atau sekitar 0,6 persen dari total anak yang dipantau.
Kasus-kasus baru paling banyak muncul di wilayah padat penduduk. Lombok Tengah mencatat 653 balita, disusul Lombok Timur 545 kasus dan Lombok Barat 479 kasus. Di sisi lain, Dompu menjadi satu-satunya daerah tanpa temuan kasus baru bulan ini, sementara Kota Mataram hanya mencatat empat kasus. Artinya, meski prevalensi turun, risiko stunting tetap bergerak setiap bulan.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Lalu Hamzi Fikri, menyebut kondisi ini sebagai karakter alami persoalan stunting yang dinamis. Menurutnya, munculnya kasus baru bukan berarti kegagalan, tetapi sinyal bahwa pencegahan harus terus berjalan, terutama dari hulu.
“Stunting ini datanya bergerak terus. Posisi NTB sekarang sudah bagus, di bawah rata-rata nasional. Tantangan kita menjaga supaya tidak naik lagi,” ujarnya, (6/2).
Karena itu, intervensi tak lagi hanya menyasar balita. Pendekatan diperluas sejak remaja putri, ibu hamil, hingga pola makan keluarga. Sekolah-sekolah menjalankan program Aksi Bergizi, sementara jejaring sekitar 7.800 Posyandu dengan lebih dari 41 ribu kader menjadi garda terdepan memantau pertumbuhan anak di desa-desa.
Di tingkat akar rumput, persoalannya sering kali bukan sekadar gizi, tetapi juga kemiskinan, sanitasi, hingga akses pangan. Pemerintah daerah mencatat sedikitnya 106 desa menjadi lokus intervensi, termasuk 40 desa dengan kategori kemiskinan ekstrem.
“Stunting ini kompleks. Bukan cuma soal makan, tapi juga ekonomi keluarga, sanitasi, dan pola asuh,” kata Kepala DPMDDukcapil NTB, Lalu Hamdi.
Data Kementerian Kesehatan menunjukkan kesenjangan antarwilayah masih terlihat. Kota Mataram mencatat angka terendah 6,57 persen, disusul Sumbawa Barat 7,1 persen dan Lombok Barat 9,58 persen. Sementara Lombok Timur masih tertinggi, 22,39 persen. Dengan kata lain, NTB sudah menurunkan angka rata-rata, tetapi pertarungan sesungguhnya kini ada di kantong-kantong desa dan keluarga berisiko.
Tahun 2026, fokus pemerintah bukan lagi sekadar menekan persentase, melainkan mencegah satu per satu balita baru jatuh ke kategori stunting, mulai dari meja makan rumah tangga, posyandu kampung, hingga puskesmas terdekat. (gil)
