Lombok Barat (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) merespons kasus dua murid sekolah dasar di Kecamatan Gunungsari yang enggan kembali bersekolah setelah rencana pernikahannya dibatalkan. Pemkab mengerahkan lintas instansi untuk memastikan hak pendidikan dan kesehatan mental kedua anak tetap terjaga. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut instruksi langsung Bupati Lobar, Jumat (06/02/2026).
Penanganan kasus tersebut melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Sosial melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA). Intervensi lapangan dilakukan untuk memberikan pendampingan langsung kepada kedua murid agar tidak terjadi putus sekolah.
Wakil Bupati Lobar, Nurul Adha, menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tidak hanya mengembalikan anak ke sekolah, tetapi juga memulihkan kondisi psikologis mereka. Pemerintah melibatkan tenaga ahli untuk mendampingi proses pemulihan trauma.
“Pemerintah melibatkan psikiater untuk memberikan pendampingan intensif. Fokus kami adalah bagaimana rasa malu dan trauma psikologis ini bisa teratasi. Sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke sekolah,” ujar Wabup yang akrab disapa Ummi Nurul.
Selain pendampingan psikologis, Pemkab juga menyiapkan opsi keberlanjutan pendidikan yang fleksibel. Dikbud Lobar menawarkan alternatif bagi kedua murid jika merasa tidak nyaman kembali ke sekolah asal, yakni melalui Sekolah Rekreasi (SR) atau melanjutkan pendidikan di pondok pesantren.
Khusus bagi siswi yang telah duduk di kelas VI, Pemkab memastikan proses pendidikan tetap berjalan hingga mengikuti ujian akhir.
“Khusus untuk siswi yang kelas VI, kami pastikan dia harus tetap mengikuti ujian. Tidak boleh ada alasan untuk putus sekolah. Jika memang merasa tidak nyaman di sekolah asal, kami tawarkan untuk masuk ke Sekolah Rekreasi,” pungkas Ummi Nurul.
