Mataram (Inside Lombok) – Komisi X DPR RI memberikan perhatian terhadap Taman Mayura di Kota Mataram dan mengupayakan revitalisasi ruang publik bersejarah tersebut. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, saat kunjungan ke Taman Mayura, Rabu (11/2/2026).
“Dengan hadirkan kami disini revitalisasi taman Mayura akan kami usahakan,” kata Lalu Hadrian Irfani. Ia menyatakan revitalisasi tidak hanya membutuhkan intervensi pemerintah pusat, tetapi juga peran pemerintah daerah, khususnya Kota Mataram, dalam menjaga dan memperhatikan cagar budaya serta situs sejarah.
“Kami mendorong pemerintah daerah khususnya Kota Mataram untuk memperhatikan situs budaya, cagar hingga situs sejarah ini,” katanya.
Menurutnya, Taman Mayura memiliki nilai sejarah bagi Kota Mataram dan Lombok Barat. “Saksi sejarah Kota Mataram hari ini ada di Mayura dan di Lombok Barat,” katanya. Ia juga menyebut keberadaan Taman Mayura hingga kini belum teregistrasi di tingkat nasional.
Komisi X DPR RI akan berkoordinasi dengan Kementerian Kebudayaan untuk memastikan Taman Mayura terdaftar secara resmi. “Kalau sudah teregistrasi ada perhatian dari pemerintah pusat. Maka nanti dengan nomenklatur itu. Kalau sudah ada nomenklatur maka pengajuan anggaran bisa lebih mudah,” katanya.
Selain itu, Hadrian menyampaikan rencana pembentukan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) unit NTB yang akan berdiri sendiri pada 2026. Dengan adanya unit tersebut, koordinasi teknis terkait situs budaya di Mataram dan sekitarnya tidak lagi bergantung pada kantor wilayah di Bali.
“Kami ingin seluruh budaya dan situs di NTB benar-benar diakui dalam lembar negara. Jangan sampai aset berharga seperti Mayura terlupakan hanya karena kendala administratif registrasi,” pungkasnya.
