Lombok Timur (Inside Lombok) – Garis kemiskinan Kabupaten Lombok Timur pada 2025 tercatat sebesar Rp602.564 per kapita per bulan, naik dari Rp583.967 pada tahun sebelumnya. Data tersebut disampaikan dalam Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2027 yang dipimpin Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, Kamis (12/2), di Rupatama Kantor Bupati Lombok Timur.
Haerul Warisin menyampaikan meski persentase penduduk miskin menurun dari 14,51 persen menjadi 13,53 persen, kenaikan garis kemiskinan menunjukkan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat akibat tekanan inflasi dan kenaikan harga. “Ini menjadi perhatian bersama. Penurunan angka kemiskinan harus dibarengi dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup yang layak,” ujarnya.
Ia memaparkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lombok Timur tahun 2025 mencapai 72,35 poin atau naik 0,87 poin dibanding tahun sebelumnya. Usia harapan hidup tercatat 72,29 tahun, harapan lama sekolah 14,08 tahun, rata-rata lama sekolah 7,71 tahun, dan pengeluaran per kapita Rp10,851 juta per tahun. Secara regional, IPM Lombok Timur berada di peringkat ketujuh se-Provinsi NTB.
Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2025 tercatat 2,46 persen, turun dari 2,66 persen, sedangkan indeks keparahan kemiskinan turun dari 0,77 menjadi 0,61. Laju inflasi mencapai 3,21 persen, meningkat dari 3,01 persen pada 2024 dan lebih tinggi dari rata-rata Provinsi NTB. Tingkat pengangguran terbuka membaik dari 2,85 persen menjadi 2,82 persen, sementara pertumbuhan ekonomi menembus di atas 6 persen.
Haerul Warisin menyebut keberadaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) turut mendorong pergerakan ekonomi sektor pertanian dan peternakan. “Secara langsung kita bisa melihat pergerakan ekonomi masyarakat setiap hari,” imbuhnya.
Ia menegaskan pentingnya perencanaan matang dalam penyusunan RKPD 2027. “Tidak ada keberhasilan pembangunan tanpa perencanaan yang baik. Ini kesempatan kita menyempurnakan arah pembangunan Lombok Timur,” tegasnya.
Kepala Bappeda Lombok Timur, M. Zaidar Rohman, menyatakan konsultasi publik menjadi tahapan krusial untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan provinsi dan nasional menuju Lombok Timur SMART. Wakil Ketua DPRD Lombok Timur, Wais Al Qarni, menambahkan DPRD berkomitmen mengawal pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
“DPRD berkomitmen mengawal pembangunan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi dan kesejahteraan,” pungkasnya.
