Mataram (Inside Lombok) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memperkuat komitmen reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Upaya tersebut diwujudkan lewat pembenahan sistem kerja, peningkatan kualitas layanan publik, serta peluncuran sejumlah inovasi pelayanan.
Ketua KPU NTB, Muhammad Khuwailid, mengatakan bahwa perubahan yang terjadi di tubuh lembaganya merupakan hasil kerja berkelanjutan dari generasi sebelumnya. Ia menilai, estafet kepemimpinan membawa tanggung jawab besar bagi generasi saat ini untuk melanjutkan sekaligus meningkatkan capaian yang telah diraih.
“Kami secara teknis mengalami perubahan. Itu semua berkat generasi pendahulu. Dan beban berat memang ada di pundak generasi baru,” ujarnya, Kamis, (12/02) saat dijumpai awak media di kantor KPU NTB sore.
Sebagai institusi penyelenggara pemilu, KPU memiliki tanggung jawab mengawal konsolidasi demokrasi. Menurut Khuwailid, tantangan demokrasi di Indonesia tidak hanya pada aspek prosedural, tetapi juga pada budaya demokrasi itu sendiri. Karena itu, penguatan integritas kelembagaan menjadi bagian penting dalam mendorong demokrasi yang lebih substantif.
“Ketika demokrasi berjalan secara substantif, kualitas hidup masyarakat juga akan meningkat,” katanya.
Pada 2022, KPU NTB telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Capaian tersebut menjadi pijakan untuk melangkah lebih jauh menuju predikat WBBM. Peningkatan ini, kata dia, merupakan bentuk keseriusan KPU NTB dalam menghadirkan layanan publik yang bersih, transparan, dan profesional.
Dalam mendukung target tersebut, KPU NTB menghadirkan empat inovasi utama, yakni Portal Layanan Terpadu Terintegrasi sebagai inovasi pelayanan publik, Sistem Informasi Manajemen Arsip (Simars), Perpustakaan Digital (E-Perpustakaan) yang ditargetkan berjalan pada 2025, serta Program Go Vote dalam layanan terpadu terintegrasi.
Selain inovasi, KPU NTB juga menyediakan tujuh jenis layanan kepada masyarakat. Layanan tersebut meliputi autentifikasi salinan keputusan penetapan perolehan suara sah dan kursi partai politik tingkat provinsi, penggantian antar waktu anggota DPRD provinsi, permohonan informasi publik, penerimaan pengaduan masyarakat, magang perguruan tinggi, layanan data pemilih, serta pendidikan pemilih.
“Melalui penguatan inovasi dan layanan tersebut, kami berharap dapat membangun tata kelola kelembagaan yang lebih akuntabel sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu di daerah,” tutupnya. (gil)
