Lombok Utara (Inside Lombok) – Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat 18 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang Januari 2026. Kasus tersebut didominasi kekerasan seksual dan pernikahan dini yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah KLU.
Ketua UPTD PPA Dinsos KLU, Ari Wahyuni, mengatakan selama Januari 2026 pihaknya telah menangani berbagai laporan, mulai dari kekerasan seksual, pernikahan dini, hingga penemuan bayi. Sebagian kasus ditangani konselor di tingkat desa, sementara kasus berat dilimpahkan ke Polres KLU untuk proses hukum.
“Januari ini ada 18 kasus. Mulai dari kekerasan seksual, pernikahan dini, hingga penemuan bayi. Sebagian ditangani oleh konselor di tingkat desa, namun sebagian besar kasus berat sudah kami limpahkan ke Polres KLU untuk proses hukum,” ujarnya, Jumat (13/2).
Berdasarkan data UPTD PPA, kekerasan seksual dan pernikahan di bawah umur masing-masing tercatat enam kasus. Selain itu terdapat tiga kasus pencurian, satu kasus penyalahgunaan narkotika, satu sengketa hak asuh anak, serta satu kasus pembuangan bayi di wilayah Kayangan.
Jumlah tersebut menjadi perhatian mengingat sepanjang 2025, UPTD PPA KLU menangani 105 kasus. Ari menyebut tingginya angka pelanggaran hak anak dan perempuan menjadi pekerjaan bersama lintas sektor.
“Tingginya angka kriminalitas dan pelanggaran hak anak ini merupakan pekerjaan rumah (PR) besar yang tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, harus bersama-sama,” katanya.
UPTD PPA, lanjutnya, terus melakukan sosialisasi dan mendorong penguatan koordinasi antar-instansi di lingkup KLU. “Kami sangat berharap koordinasi antar-instansi bisa diperkuat. Tujuannya jelas, agar hal-hal seperti ini bisa dicegah sedini mungkin dan minimal tren angka kekerasannya menurun dibandingkan tahun lalu,” pungkasnya.
