Lombok Barat (Inside Lombok) – Peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Nahdlatul Ulama (NU) tahap keempat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) digelar di halaman Pondok Pesantren Darul Qur’an, Bengkel, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (21/2/2026). Sebanyak 36 unit SPPG NU tercatat berlokasi di wilayah NTB dan menjadi bagian dari penguatan layanan pemenuhan gizi di daerah.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, dalam sambutannya menyoroti perubahan paradigma ekonomi yang dibawa program tersebut. Ia menyebut pemerintah menerapkan pendekatan dengan menciptakan permintaan di tingkat hilir sebelum memperkuat sisi hulu produksi.
“Dulu, petani sering ragu menanam sayur atau memelihara ikan karena takut tidak ada pembeli atau harga anjlok saat panen. Hari ini, Presiden menciptakan permintaannya dulu melalui MBG. Sekarang di pasar, pedagang sayur sudah punya posisi tawar tinggi karena barang mereka pasti diborong untuk kebutuhan gizi ini,” ujarnya.
Menurutnya, tingginya permintaan memunculkan tantangan berupa kenaikan harga akibat kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan pasokan. Ia mengakui masyarakat mulai merasakan kenaikan inflasi.
“Ini bukan salah program MBG-nya, tapi kita yang harus lebih cepat mengantisipasi ketersediaan pasokan. Karena itu, mulai Mei mendatang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan melakukan investasi besar-besaran untuk meningkatkan produksi pangan masyarakat,” tambahnya.
Ia menjelaskan, langkah konkret yang akan dilakukan meliputi pengembangan greenhouse untuk sayuran skala kolektif maupun rumah tangga, budidaya ikan seperti nila, patin, dan ikan laut dengan sistem bioflok, serta optimalisasi ayam petelur. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keseimbangan pasokan pangan sekaligus mendukung kebutuhan dapur SPPG.
Selain aspek gizi, Iqbal menekankan peran pesantren dalam mengelola SPPG sebagai peluang kemandirian finansial. “Pesantren tidak perlu lagi bergantung pada bantuan luar karena punya penghasilan tetap (fixed income) dari SPPG. Jika jamaah diberdayakan untuk memelihara ayam petelur atau menanam cabai, maka kebutuhan dapur SPPG bisa terpenuhi dari internal mereka sendiri,” jelasnya.
Ia berharap pesantren ke depan tidak hanya mengelola dapur, tetapi juga mengembangkan industri turunan seperti pabrik roti dan peternakan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan susu. “Jika target seribu dapur tercapai, bayangkan kekuatan ekonomi keumatan yang tercipta. Ini adalah awal yang baik untuk penguatan ekonomi berbasis pesantren,” pungkasnya.
