Mataram (Inside Lombok) — Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, memaparkan strategi dan inovasi penanganan pengangguran terbuka di Kota Mataram di hadapan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (1/4/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rapat koordinasi pemerintah daerah dalam rangka Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah, khususnya pada dimensi penurunan tingkat pengangguran.
Dalam kesempatan itu, Mohan menjelaskan, Kota Mataram sebagai ibu kota memiliki dinamika perkotaan yang tinggi dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,43 persen. Ia menyebut tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Mataram pada 2025 tercatat sebesar 4,80 persen dan menunjukkan tren penurunan yang positif meski masih sedikit di atas rata-rata provinsi dan nasional.
Ia mengatakan, tantangan utama yang dihadapi adalah ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha, tingginya angka pengangguran lulusan SMK, serta dominasi sektor jasa dan perdagangan. Karena itu, Pemerintah Kota Mataram menetapkan isu pengangguran sebagai prioritas strategis dalam RPJMD 2025–2029 dengan fokus pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja.
Sejumlah langkah yang dilakukan antara lain revitalisasi sektor pariwisata dan perdagangan, penguatan UMKM melalui pelatihan, bantuan peralatan, dan akses pasar, serta perluasan program magang dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja, khususnya lulusan SMK. Selain itu, pemerintah juga memperkuat sistem bursa kerja melalui platform nasional dan menjalin kolaborasi dengan dunia usaha untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Pada 2025, tercatat sebanyak 2.956 peserta mengikuti pelatihan kerja melalui 64 kegiatan yang dilaksanakan oleh 12 organisasi perangkat daerah dengan anggaran Rp22,9 miliar dan tingkat realisasi 93,02 persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram juga menargetkan peningkatan jumlah peserta pelatihan dan penempatan kerja hingga 2027 serta memperkuat kebijakan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perlindungan Tenaga Kerja.
Wali Kota menegaskan, keberhasilan penurunan pengangguran membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. “Dengan kolaborasi yang kuat, kami optimistis dapat menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya.
