Lombok Timur (Inside Lombok) – Kelangkaan gas elpiji bersubsidi di sejumlah wilayah Lombok Timur (Lotim) mendapat perhatian DPRD setempat yang mendesak pemerintah daerah segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan distribusi. Permintaan ini mengemuka dalam hearing bersama Aliansi Aktivis NTB, menyusul keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan elpiji.
Ketua Komisi IV DPRD Lotim, Hasan Rahman, menilai persoalan tersebut bukan pada ketersediaan stok, melainkan distribusi yang tidak berjalan optimal di lapangan. Ia menyebut berdasarkan keterangan pemerintah daerah, Pertamina, dan SPBE, stok elpiji dalam kondisi aman.
“Kalau stok dinyatakan aman, berarti ada persoalan di bawah, kemungkinan distribusinya yang belum tertata dengan baik,” ujarnya.
Hasan menekankan pentingnya pembentukan Satgas untuk memastikan penyaluran elpiji dari pangkalan hingga pengecer berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Ia juga menyoroti minimnya keterbukaan data distribusi, seperti jumlah dan lokasi pangkalan serta identitas pengecer.
“Kalau data terbuka, kita bisa tahu desa mana yang mengalami kelangkaan, siapa pangkalannya, siapa pengecernya. Dari situ pengawasan bisa dilakukan dengan lebih mudah,” jelasnya.
Menurutnya, Satgas tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga dapat mengambil langkah cepat jika ditemukan pelanggaran, termasuk tindakan preventif, sosialisasi, hingga penegakan hukum terhadap dugaan penimbunan atau penyimpangan distribusi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lotim, Juaini Taofik, menyatakan pemerintah daerah tengah menyiapkan pembentukan Satgas untuk mengawasi distribusi LPG, dengan fokus pada pangkalan resmi. “Kalau pangkalan menjual di atas harga yang ditentukan, kita bisa tindak, bahkan sampai ke izin usahanya,” tegasnya.
Satgas tersebut rencananya akan melibatkan berbagai unsur, termasuk dinas perizinan dan Satpol PP, guna memastikan distribusi elpiji bersubsidi berjalan sesuai ketentuan.
