Mataram (Inside Lombok) – Kebijakan pemerintah pusat yang menaikkan harga tiket pesawat domestik sebesar 9 hingga 13 persen pada April 2026 memicu kekhawatiran pelaku usaha perjalanan di Nusa Tenggara Barat (NTB) karena berpotensi menurunkan jumlah kunjungan wisatawan. Kenaikan ini terjadi akibat penyesuaian fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar avtur yang dibebankan kepada penumpang.
Pelaku industri pariwisata menilai kebijakan tersebut menjadi tantangan baru di tengah upaya pemulihan sektor wisata. Kenaikan harga tiket dinilai mempersempit pangsa pasar wisatawan, terutama bagi agen perjalanan yang sedang berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara.
Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) NTB, Sahlan M Saleh, mengatakan bahwa perubahan harga sekecil apa pun berdampak besar terhadap minat wisatawan. “Sekecil apa pun isu tentang harga, bagi wisatawan itu dampaknya sangat besar. Ini langsung mengurangi minat dan jumlah kunjungan,” ujarnya, Selasa (7/4).
Ia mengungkapkan, meski pasar wisatawan dari China sempat menunjukkan pertumbuhan pada Februari, kondisi ke depan masih belum pasti. Faktor geopolitik global, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, serta kenaikan harga tiket domestik, dinilai dapat mempengaruhi proyeksi kunjungan pada Mei, Juni, dan bulan berikutnya.
Sahlan menambahkan, hingga saat ini belum terdapat pembatalan paket wisata ke NTB akibat isu kenaikan harga tiket. Namun, pembatalan terjadi karena faktor geopolitik.
“Sekarang belum ada cancel (setelah ada isu akan kenaikan harga tiket,red) yang adanya cancel karena situasi geopolitik, yakni peran IRAN dengan Amerika, cukup banyak yang cancel. Tapi hal-hal in kita redam informasi yang keluar supaya tidak menjadi besar untuk pertumbuhan pariwisata kita,” terangnya.
Ia juga menyoroti tingginya harga tiket domestik yang membuat wisatawan Indonesia lebih memilih berlibur ke luar negeri. Menurutnya, harga tiket dalam negeri tidak kompetitif dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
“Harga tiket kita tidak kompetitif. Kita bisa lihat bagaimana Vietnam berhasil menyalip Thailand, Singapura, Malaysia, bahkan Indonesia dalam menarik wisatawan. Salah satu pasar utama Vietnam justru masyarakat kita sendiri, karena harga tiket ke sana jauh lebih masuk akal dibandingkan terbang di dalam negeri yang sudah mahal dan sekarang naik lagi,” jelas ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB ini.
Sahlan berharap pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap komponen pembentuk harga tiket pesawat. Ia menilai perlu adanya pengurangan beban biaya, termasuk pajak suku cadang, guna menekan harga tiket.
“Harapan kami dari sisi BPPD, campur tangan pemerintah pusat mengurangi biaya komponen yang begitu banyak sampai dengan pembelian suku cadang, harus dikurangi pajaknya. Satu kuncinya pemda terus adaptif dengan situasi ini mempromosikan kita yang kuat,” pungkasnya.
Hingga saat ini, pelaku industri pariwisata di NTB masih memantau perkembangan situasi serta berharap adanya kebijakan lanjutan guna menjaga stabilitas kunjungan wisatawan.
