Lombok Tengah (Inside Lombok) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Tengah (Loteng) mendorong keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan transparansi pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan dengan mengimbau setiap dapur MBG untuk membuka informasi kepada publik, termasuk melalui media sosial.
Kasi Intelijen Kejari Loteng, Alfa Dera, mengatakan seluruh SPPG diminta mempublikasikan menu makanan sebagai bentuk keterbukaan informasi. Menurutnya, langkah tersebut memungkinkan masyarakat ikut mengawasi kualitas makanan dan kesesuaian menu bagi penerima manfaat.
“Keterbukaan ini menjadi kunci agar masyarakat dapat ikut mengawasi secara langsung, mulai dari kualitas makanan hingga kesesuaian menu yang diterima penerima manfaat,” ujarnya, Selasa (7/4).
Ia menegaskan, kejaksaan mendukung program prioritas pemerintah, termasuk MBG sebagai bagian dari agenda strategis nasional, dengan fokus pada upaya pencegahan pelanggaran. “Peran kami lebih kepada upaya preventif agar pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum,” katanya.
Selain itu, Pohan secara rutin melaporkan perkembangan pelaksanaan MBG ke pemerintah pusat melalui aplikasi khusus. Laporan tersebut mencakup jumlah menu, jenis makanan, hingga jumlah penerima manfaat.
Alfa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memperkuat pengawasan program. “Kami mendorong semua pihak ikut mengawasi. Ini bagian dari transparansi sekaligus dukungan terhadap program pemerintah,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 80 dari 168 dapur SPPG di Loteng dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
