Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan anggaran awal Rp10 miliar untuk skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Program yang digarap bersama Bank NTB Syariah ini dirancang sebagai pembiayaan terintegrasi, bukan dalam bentuk uang tunai.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Aidy Furqon, menjelaskan pembiayaan akan mencakup seluruh proses penempatan PMI, mulai dari rekrutmen, pelatihan, jaminan sosial dan kesehatan, hingga pengurusan visa, paspor, dan izin kerja. “Tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Semua pembiayaan disalurkan melalui lembaga resmi,” ujarnya, Selasa (07/04).
Saat ini, Pemprov NTB bersama Bank NTB Syariah tengah mematangkan regulasi, baik melalui Surat Edaran Gubernur maupun Peraturan Gubernur sebelum program diluncurkan. Selain KUR, Pemprov NTB juga menyiapkan Sistem Informasi Kerja (SIK) yang akan diuji coba tahun ini. Sistem ini mengintegrasikan layanan ketenagakerjaan, mulai dari informasi kerja hingga penyaluran tenaga kerja, sekaligus untuk menekan PMI non-prosedural.
Di sisi peningkatan kualitas tenaga kerja, Pemprov NTB juga mendorong transformasi Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi skill center berbasis industri dan digital, serta akan diarahkan berstatus BLUD agar lebih fleksibel dalam pendanaan. Tak hanya itu, sebanyak 1.000 kuota sertifikasi profesi bagi siswa SMK juga disiapkan, serta 2.000 calon pekerja untuk program magang ke Jepang.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov NTB untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, sekaligus membuka akses kerja yang lebih luas hingga ke tingkat global. (gil)
