Lombok Utara (Inside Lombok) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan 80 persen masyarakat mengikuti program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026 guna mendeteksi dini penyakit menular dan tidak menular. Program yang merupakan prioritas pemerintah pusat ini terus berjalan, namun hingga triwulan pertama tahun ini capaian baru mencapai 20 persen, Rabu (8/4).
Kepala Dinkes KLU, dr. Lalu Bahrudin, mengatakan program tersebut bertujuan mendeteksi dini penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan kanker agar dapat ditangani lebih cepat. “Pemeriksaan ini terus kita jalankan setiap tahun. Tujuannya agar penyakit-penyakit seperti kencing manis, darah tinggi, atau kanker bisa diketahui lebih dini. Dengan begitu, penanganannya bisa jauh lebih cepat dan tepat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, rendahnya capaian dipengaruhi dua faktor utama, yakni tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah serta kendala teknis dalam pelaporan data. “Pertama, harus ada kehadiran atau kesadaran masyarakat untuk mau memeriksakan diri. Kedua, kendala aplikasi dan input data oleh teman-teman di Puskesmas. Terkadang ada miss dalam penginputan sehingga progres data kita di sistem terlihat lambat naiknya,” jelasnya.
Selain itu, masih terdapat stigma di masyarakat yang takut mengetahui kondisi kesehatannya sehingga enggan memeriksakan diri. “Stigma yang ada itu mereka takut mengetahui sakitnya apa. Kami mengimbau masyarakat agar jangan takut. Justru jika diketahui lebih dini, peluang untuk sembuh atau tertangani dengan baik jauh lebih besar daripada saat sudah parah,” ungkapnya.
Dinkes KLU menyediakan layanan pemeriksaan gratis di Puskesmas dan rumah sakit tanpa biaya, serta melalui berbagai kegiatan yang digelar OPD dan organisasi non-pemerintah. “Kami akan lebih masif mengedukasi masyarakat. Pemeriksaan sudah difasilitasi, tinggal kemauan dan kesadaran masyarakat saja untuk hadir. Cukup datang dan minta untuk pengecekan kesehatan gratis, petugas kami siap melayani,” pungkasnya.
Saat ini, Dinkes KLU terus meningkatkan sosialisasi dan perbaikan sistem pelaporan guna mendorong pencapaian target partisipasi masyarakat dalam program tersebut.
