Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) menyampaikan keberatan atas keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menghentikan sementara operasional ratusan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (9/4). Kebijakan tersebut dinilai berdampak luas terhadap penerima manfaat dan pekerja yang bergantung pada program tersebut.
Bupati Lotim, Haerul Warisin, mengatakan penutupan dapur MBG berdampak pada siswa serta tenaga kerja yang terlibat dalam operasional dapur. “Kami sangat menyayangkan penutupan dapur MBG ini,” ujarnya dalam kegiatan Musrenbang RPJMD di Ballroom Kantor Bupati Lotim.
Ia menjelaskan, penghentian operasional dipicu persoalan teknis seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Namun, menurutnya, permasalahan tersebut seharusnya dapat dibenahi tanpa harus menghentikan seluruh kegiatan.
“Permasalahan teknis seperti IPAL mestinya bisa dibenahi tanpa harus menghentikan kegiatan secara total, karena dampaknya cukup besar,” tegasnya.
Wakil Bupati Lotim, Edwin Hadiwijaya, turut menyampaikan hal serupa. Ia menilai penutupan menyeluruh perlu dikaji ulang agar tidak memperbesar dampak sosial dan ekonomi di masyarakat. “Kami juga menyayangkan banyak dapur MBG yang ditutup. Namun, dapur yang belum memenuhi standar diharapkan segera melakukan perbaikan agar bisa kembali beroperasi,” katanya.
Pemerintah daerah berharap BGN dapat menghadirkan solusi yang seimbang antara pemenuhan standar teknis dan keberlanjutan program. Dengan demikian, program MBG tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek kesehatan dan lingkungan serta tidak merugikan masyarakat luas.
