Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperketat pengawasan distribusi elpiji subsidi 3 kilogram dan mengancam menyegel pangkalan yang melakukan pelanggaran, menyusul keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan kenaikan harga, Kamis (9/4/2026). Langkah ini diambil untuk memastikan penyaluran gas bersubsidi tepat sasaran.
Kepala Satpol PP Lotim, Salmun Rahman, menegaskan pihaknya tidak akan mentolerir praktik curang di tingkat pangkalan, baik terkait harga maupun distribusi. “Ada pangkalan yang memprioritaskan pengecer daripada penjualan langsung,” ungkap Salmun, menyoroti temuan di lapangan.
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Bupati Lotim telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi elpiji yang melibatkan berbagai unsur. “Bupati sudah membuat Satgas, termasuk di dalamnya kami dari Satpol PP,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah akan menggelar operasi pasar bekerja sama dengan Pertamina guna menjamin ketersediaan elpiji bagi masyarakat. Dalam operasi tersebut, gas 3 kilogram dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp18 ribu per tabung.
Salmun menyatakan, meskipun belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur distribusi elpiji, pihaknya tetap memiliki kewenangan untuk bertindak apabila aktivitas pangkalan menimbulkan keresahan.
“Kalau dia mengganggu ketentraman masyarakat, membuat resah, tentu kami akan tutup. Pasti kami hambat kegiatannya. Walaupun belum diatur di Perda, kalau sudah menimbulkan keresahan, ya kami hentikan sementara kegiatannya,” tegasnya.
Ia menambahkan, penindakan terhadap pangkalan yang melanggar juga akan melibatkan aparat kepolisian yang tergabung dalam satgas. Pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu kelangkaan, sembari memastikan pengawasan dilakukan secara intensif di seluruh wilayah.
