Mataram (Inside Lombok) – Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah pusat, dengan mendorong seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengambil langkah konkret, Senin (13/4).
Mohan menegaskan, salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah penggunaan sepeda dan transportasi umum dalam aktivitas kedinasan. “Jadi yang kami lakukan ini sebagai bentuk bagaimana kami mengimplementasikan dan afirmasi kebijakan pemerintah bagaimana efisiensi di daerah,” katanya.
Ia menyampaikan, langkah efisiensi yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dampak terhadap pengelolaan anggaran daerah. Menurutnya, kebijakan ini merupakan keharusan untuk memastikan kebijakan pemerintah pusat dapat dijalankan secara bertanggung jawab di daerah.
“Ini bentuk keharusan yang kami lakukan di daerah untuk bisa memastikan kebijakan pemerintah bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab di daerah,” ujarnya.
Meski demikian, durasi penerapan kebijakan penggunaan sepeda dan transportasi umum belum ditentukan. Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram akan tetap berupaya menjalankan kebijakan tersebut meskipun menghadapi sejumlah kendala. “Saya tidak tahu sampai kapan. Yang jelas kami akan tetap berikhtiar. Meskipun kami agak sedikit bersusah payah sedikit ke kantor,” ucapnya.
Terkait besaran efisiensi yang dihasilkan, Mohan menyebut belum dapat dihitung secara langsung dan akan dievaluasi setelah berjalan sekitar satu bulan. “Nanti saya minta pak Sekda. Saya sudah bilang kemarin, apa yang kita lakukan itu harus memiliki dampak terhadap efisiensi di daerah,” katanya.
Pemkot Mataram juga akan menyesuaikan langkah lanjutan dengan arahan dari pemerintah pusat. “Nanti kita lihat dan itu tergantung dari arahan pemerintah pusat seperti apa kita akan laksanakan,” pungkasnya.
