Mataram (Inside Lombok) – Pengamat Ekonomi Universitas Mataram Dr M Firmansyah mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, telah memberi ruang besar tumbuhnya industri secara merata sehingga perlu diapresiasi oleh rakyat Indonesia.
“Saya melihat pemerintahan sekarang ini memprioritaskan pembangunan industri di luar pulau Jawa. Kebijakan tersebut patut diberikan apresiasi,” kata Firmansyah, di Mataram, Rabu.
Ia menyebutkan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, ada 27 kawasan industri baru yang tersebar di beberapa provinsi di luar Jawa.
Biasanya orientasi pembangunan kawasan industri berdasarkan pada kedekatan bahan baku dan kedekatan dengan pasar. Mengingat pasar potensial setiap industri umumnya di pulau Jawa, dengan lebih dari 80 persen jumlah penduduk. Kemungkinan industri di luar Jawa, berbasis bahan baku.
Menurut Firmansyah, setiap industri yang terbangun dengan orientasi dekat bahan baku, dasar pertimbangnya biaya transfer produk (hasil) industri lebih murah ke pasar (pulau Jawa), dibandingkan biaya transfer bahan baku ke industri yang lokasinya dekat kawasan pasar (pulau Jawa).
“Maka bila itu terpenuhi akan dengan senang hati investor menempatkan atau mendirikan industri di kawasan industri,” ujar Firmansyah yang juga menjabat Ketua Bidang Ekonomi Dewan Riset Daerah (DRD) NTB.
Ia menambahkan bila biaya transfer tersebut harus mahal, maka pemerintah perlu memastikan ada insentif lain yang mampu menekan biaya transaksi perusahaan sehingga benar-benar nyaman di kawasan industri tersebut.
Setelah ditetapkan 27 kawasan industri yang temuat dalam RPJMN, menurut Firmansyah, pemerintah daerah harus mendukung dengan memasukan daya dukung kawasan industri dalam RPJMD di kawasan industri. Bila RPJMD sudah terbentuk, paling tidak dapat direvisi.
Hal itu penting untuk memperkuat dan mempermudah rumah-rumah kosong dalam kawasan industri tersebut terisi berbagai industri sesuai harapan semula.
“Saya kira dengan kondisi ekonomi sekarang yang sedang susah, tidak bisa kawasan industri hanya mengandalkan pemerintah pusat. Namun harus ditopang oleh pemerintah daerah. Tidak juga dapat sukses bila hanya mengandalkan investor luar (asing), namun paling penting juga melibatkan investor atau pengusaha lokal,” ucap Firmansyah.
Menurut anggota Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Teluk Saleh-Moyo dan Tambora (Samota) Pulau Sumbawa tersebut, keterlibatan pelaku usaha lokal adalah dalam rangka merawat kawasan.
Masyarakat akan merasa memiliki ketika dirasa kawasan industri itu ada manfaat untuk ekonomi lokal. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah perlu menyiapkan perangkat yang komprehensif untuk mensukseskan keterisian kawasan industri ini.
“Semoga kawasan industri tersebut mampu mengurai ekonomi nasional yang sampai saat ini berat di pulau Jawa, menjadi menyebar ke setiap titik Tanah Air,” kata Firmansyah. (Ant)
