Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan tes cepat (rapid test) virus corona baru atau COVID-19.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB I Gede Putu Aryadi mengatakan, sejak awal Gubernur Zulkieflimansyah menghendaki hal itu dilakukan mengingat NTB telah memiliki Labotorium Hepatika milik Prof Mulyanto yang dirasa representatif untuk melakukan tes massal pencegahan COVID-19 itu.
“Cuman waktu itu ide pak Gubernur masih terkendala bahan baku khususnya jaringan mereka yang sembuh dari virus corona, maka oleh pusat hal itu belum disetujui,” ujarnya di Mataram, Jumat.
Menurut dia, rencana Presiden Joko Widodo yang kini menghendaki agar tes cepat itu dilakukan guna mendeteksi virus corona dengan cakupan lebih besar dilakukan secepatnya, tentunya sangat didukung sepenuhnya oleh Pemprov NTB.
“NTB siap mendukung rencana Presiden ini sehingga akan sejalan dengan ide awal Pak Gub. Apalagi, di negara China dan Korsel, tes kayak gini efektif mencegah penyebaran virus corona,” ucap I Gede Putu Aryadi selaku penanggung jawab informasi Posko Kewaspadaan Virus Corona Pemerintah Provinsi NTB.
Sementara itu, Presiden Jokowi dalam instruksinya pada para Menteri dan jajaran Gugus Tugas COVID-19 telah meminta agar rapid test itu dilakukan secara cepat dengan cakupan lebih besar. Hal ini dimaksudkan agar deteksi dini kemungkinan indikasi awal seseorang terpapar covid-19 bisa dilakukan.
Jokowi dalam rapat terbatas juga meminta alat rapid test diperbanyak. Rapid test merupakan tes massal yang menggunakan spesimen darah untuk mendeteksi virus vorona.
“Saya minta alat rapid test terus diperbanyak dan diperbanyak tempat-tempat untuk melakukan tes,” katanya.
Lebih lanjut, Jokowi minta agar tempat-tempat untuk melakukan tes virus corona diperbanyak. Selain itu, kerja sama dengan rumah sakit dan lembaga riset dilakukan agar deteksi virus corona ini dapat dilakukan dengan jangkauan lebih besar.
“Melibatkan RS baik pemerintah, milik BUMN, Pemda, milik RS TNI, Polri, dan swasta, dan lembaga-lembaga riset yang dapatkan rekomendasi Kemenkes,” katanya. (Ant)
