Mataram (Inside Lombok) – Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana memprediksi angka kemiskinan di Kota Mataram, akan mengalami peningkatan signifikan sebagai salah satu dampak ekonomi dari pandemi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
“Secara akumulatif, peningkatan angka kemiskinan tahun ini bisa mencapai 100 ribu kepala keluarga (KK),” kata Wakil Wali Kota Mataram yang juga menjadi Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Mataram, Rabu.
Menurut dia prediksi peningkatan angka kemiskinan dampak dari COVID-19 itu, terlihat dari potensi bertambahnya angka kemiskinan dari masyarakat rentan miskin apabila belum ada kepastian terhadap kondisi ini kapan akan selesai.
Masyarakat rentan miskin, katanya, memiliki elemen banyak diantaranya, dirumahkan oleh pihak perusahaan, berhenti kerja, sektor informal yang mengalami stagnasi yang luar biasa dan sangat berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karenanya, hal yang harus diantisipasi selain masyarakat miskin, masyarakat kategori rentan miskin juga perlu diperhatian serius selama kondisi saat ini,” katanya.
Dikatakannya, jika melihat data penerima JPS COVID-19, sebanyak 70 ribu KK yang datanya saat ini adalah mereka yang masuk kategori miskin dan rentan miskin.
Dimana sekitar 41 ribu KK sudah terakomodasi JPS dan merupakan data tetap penerima bantuan pemerintah karena masuk kategori miskin. Sementara sisanya merupakan masyarakat rentan miskin.
“Tidak menutup kemungkinan jumlah masyarakat rentan miskin akan terus bertambah akibat tidak ada kejelasan kapan pandemi ini berakhir,” katanya.
Di sisi lain, wakil wali kota, mengaku prihatin dengan kondisi ini, disaat pemerintah kota sedang gencar-gencarnya melakukan berbagai langkah untuk menurunkan angka kemiskinan.
“Dampak COVID-19 ini, tentu akan menjadi masalah yang tidak mudah diselesaikan,” katanya.
Sementara, strategi yang dilakukan pemerintah saat ini sifatnya sebatas antisipatif, bagaimana masyarakat bisa bertahan dalam kondisi ini.
“Oleh karena itu, pemerintah kota juga telah melakukan refocusing anggaran dan coba disentralisasi untuk JPS dampak COVID-19, agar masyarakat bisa bertahan,” katanya. (Ant)
