Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyebutkan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) untuk mengatasi dampak ekonomi pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), masih terkendala data ganda.
“Data ganda banyak kami temukan pada tambahan penerima yang sumber anggaran dari APBD Kota Mataram dengan total sasaran 26.000 kepala keluarga (KK), dari total 70.000 KK,” kata Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Mataram H Mahmuddin Tura di Mataram, Senin.
Mahmuddin mencontohkan, data tambahan, misalnya untuk karyawan yang dirumahkan, pemutusan hubungan kerja (PHK), pensiunan, lansia dan disabilitas, ternyata nama mereka sudah ada di basis data terpadu (BDT).
“Dengan demikian, secara otomatis mereka sudah menjadi penerima JPS pemerintah pusat dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan saat ini sedang berjalan,” katanya.
Oleh karena itulah, bantuan JPS yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Mataram sudah distrubusikan secara simbolis pada Kamis (23/4-2020), hingga saat ini baru terdistrubusi sekitar 4.000 KK, dari target 26 ribu KK. Sedangkan sekitar sekitra 41 ribu KK lebih sasaran JPS dari pemerintah pusat dan provinsi sedang berjalan.
“Sekarang pihak kelurahan sedang melakukan verifikasi data untuk mengindari data gada dan kalau ada yang sudah ‘clear’, paket JPS langsung kita distribusikan. Hal itu sekaligus, untuk menghindari adanya penumpukan bantuan JPS di kantor kelurahan,” katanya.
Terkait dengan itu, pihaknya berharap masyarakat bisa bersabar sebab pemerintah kota tetap akan memberikan bantuan JPS kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada.
“Kalaupun pendistribusian di bulan April ini tidak bisa tuntas, sasaran yang belum menerima jatah bulan April tetap akan diberikan dobel di bulan Mei sesuai jatahnya selama enam bulan ke depan,” katanya.
Dikatakan, paket bantuan JPS yang diterima masing-masing KK berisi beras 10 kilogram, 10 butir telur, 1 liter minyak goreng, sarden, 4 bungkus biskuit, 1 kilogram gula, sabun cair dan sabun batas 1 bungkus dengan total per paket Rp250 ribu tersebut dikemas langsung dipihak ketiga.
“Sesuai perjanjian dengan pihak ketiga, kami menerima pendistribusian dalam bentuk paket hingga ketingkat keluarahan,” ujarnya. (Ant)
