Lombok Tengah (Inside Lombok)- Puluhan warga desa Kelebuh Kecamatan Praya Tengah menggedor Kantor Desa setempat, Senin (8/6/2020) siang. Kedatangan warga untuk menuntut trasparansi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) Covid-19.
“Pertama terkait dengan Bansos, semua Bansos yang ada di Desa Kelebuh itu tidak pernah dibuka (diketahui warga), mulai dari pengusulan, perubahan dan data baru”,kata Koordinator Aksi, Isnan di sela-sela aksi.
Dikatakan, jumlah dana bansos Jaminan Pengaman Sosial (JPS) bersatu, misalnya. Dana yang semestinya diterima oleh warga sebesar Rp 600 ribu. Akan tetapi, kondisi di lapangan adalah warga menerima dana kurang dari jumlah itu.
“Dibagi rata teknis nya itu dilakukan aparatur desa yang memotong dana bantuan untuk masyarakat. Itu hasil kebijakan Kades, Kadus di rumah Kades. Bukan kesepakatan dengan warga penerima”, tekannya.
Semestinya, walaupun dana Bansos itu dibagi rata, tetap harus mendapatkan persetujuan dulu dari warga penerima.
Selain Bansos, pengerjaan beberapa proyek yang anggarannya bersumber dari dana desa juga menjadi sorotan warga karena dianggap dikerjakan dengan tidak transparan.
“Terkait dengan proyek-proyek desa itu ada kejanggalan antara laporan dan yang ada di lapangan”,ujarnya.
Kemudian, warga menduga kalau pihak desa menyalahgunakan dana BUMDES. “Ada anggaran. Tapi tidak pernah ada laporan, tidak pernah ada kegiatan. Ada angka tapi tidak pernah kita lihat”,tudingnya.
Sementara itu, baik kepala desa maupun aparatur desa yang lain tidak nampak batang hidungnya saat warga menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Desa. Warga hanya dijaga oleh personil TNI dan Polri.
Atas hal ini, warga akhirnya menyegel kantor desa. Warga mengancam tidak akan membuka segel tersebut hingga tuntutan mereka terpenuhi.
