Lombok Tengah (Inside Lombok)- Biaya pemeliharaan Kantor Bupati Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menelan anggaran sekitar Rp5 miliar sampai Rp6 miliar per tahun.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Loteng, Lalu Firman Wijaya, Senin (22/6/2020). Dirincikan, anggaran sebesar itu diantaranya untuk biaya operasional mekanikal elektrikal, kebersihan dan penataan halaman kantor.
“Halaman kantor yang 10 hektare ini yang harus kita pikirkan. Kemudian memenuhi kebutuhan rutin karyawan seperti makan siang itu juga harus kita pikirkan”,kata Firman.
Dia melanjutkan, tempat parkir kendaraan yang saat ini masih belum tertata juga akan disiapkan. Begitu pula dengan kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang akan menangani dan mengelola kantor Bupati yang dibangun dengan dana Rp100 miliar lebih tersebut.
“Kantor pengelola sudah kita pikirkan. Tempat parkir kendaraan roda dua juga”,imbuhnya.
Kantor Bupati yang baru itu baru ditempati oleh Sekretariat Daerah dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga pengelolaannya saat ini masih ditangani oleh pihak kontraktor.
Adapun serah terima pengelolaan akan dilaksanakan pada Desember 2020 mendatang. Setelah itu, pihaknya juga akan menyusun master plan pengelolaan kantor Bupati untuk beberapa tahun ke depan.
“Kemudian pengelolaan untuk untuk beberapa tahun ke depan. Akan dibuatkan master plan pada tahun 2021”,demikian Lalu Firman.
