Mataram (Inside Lombok) – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Bara Hj Sitti Rohmi Djalilah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat data kemiskinan terlebih di tengah pandemi COVID-19.
“Kita jangan berpangku tangan, harus proaktif, karena peran kita di provinsi bukan hanya mendengar laporan saja tetapi harus melihat faktor masalahnya di mana,” kata Wagub Sitti Rohmi Djalilah dalam rapat dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terkait dengan kajian dampak COVID-19 terhadap kemiskinan di NTB yang berlangsung di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB di Mataram, Selasa.
Menurut Wagub NTB, pandemi COVID-19 di NTB memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap aktivitas ekonomi di daerah itu. Terlebih ketika pemerintah daerah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial.
Namun Pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten/kota hingga pemerintah desa memunculkan kebijakan berupa bantuan sosial maupun subsidi kepada masyarakat untuk menekan penambahan jumlah penduduk miskin akibat pandemi.
Untuk mengatasi semua dampak sosial akibat pandemi ini peran data menjadi sangat penting dan krusial. Karena itu OPD harus proaktif dan bersinergi dalam mempertajam data kemiskinan sehingga bantuan atau program yang diberikan kepada masyarakat untuk mengatasi dampak pandemi bisa tepat sasaran.
Sitti Rohmi Djalilah meminta untuk segera menyelesaikan masalah data di NTB, sehingga dana dan bantuan yang disalurkan tepat sasaran. Mengingat anggaran di Pemprov NTB sudah mencukupi untuk penuntasan kemiskinan.
“Saya berharap ini menjadi follow up untuk Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda. Bagaimana agar semua program di NTB bersinergi,” terangnya.
Selain itu Wagub NTB juga menyampaikan bahwa COVID-19 jangan sampai menjadi dua mata pisau yang berbahaya. Karena dalam kondisi seperti saat ini aman dan produktif harus sejalan. Khususnya untuk masyarakat yang membuka kembali kegiatan ekonominya, mereka wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19.
“Bagaimana memberikan pemahaman masyarakat bahwa boleh beraktivitas normal di bawah protokol COVID-19. Jangan sampai masyarakat salah persepsi. Jika tidak, konsekuensinya harus ditutup,” jelas Rohmi.
“Jika semakin cepat masyarakat menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan COVID-19 maka semakin cepat perekonomian akan pulih dan masyarakat dapat beraktivitas dengan normal kembali,” sambungnya.
Sementara itu Kepala BPS Provinsi NTB Suntono memaparkan hasil simulasi angka kemiskinan di NTB yang merupakan kelanjutan dari kajian dampak COVID-19 terhadap perekonomian NTB memunculkan dugaan bahwa penduduk miskin di NTB akan meningkat.
“Namun perlu dilakukan perhitungan seberapa besar COVID-19 berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di NTB,” jelasnya.
Menurut Suntono, hal tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kecendrungan kemiskinan di NTB sebagai dampak pandemi COVID-19 seperti apa. Mengingat perkembangan jumlah pasien COVID-19 di NTB memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perekonomian daerah.
“Diperkirakan jumlah penduduk miskin dan angka kemiskinan di NTB akan mengalami kenaikan. Namun dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, daerah, hingga desa dapat menekan angka kemiskinan tersebut dan penekanan tersebut jika dibarengi dengan data yang tepat akan berjalan lebih maksimal,” katanya. (Ant)
